Banyak Keluhan Soal Efisiensi Anggaran, Ketua Banggar DPR Angkat Bicara

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah kementerian dan lembaga menyuarakan keluhan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada berbagai sektor pelayanan, termasuk pelayanan publik. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, turut menanggapi hal ini dengan mengingatkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menginstruksikan pemotongan anggaran.

"Dulu saya ingat ketika covid, work from home, betapa kesulitannya kita karena kita tidak terbiasa. Ramainya luar biasa, gaduhnya luar biasa," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (12/2). 

Said mengatakan, efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto sejatinya baik. Karena, anggaran yang dipangkas itu akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Di mana salahnya? Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena kalau makan bergizi gratis ditingkatkan, kemudian rehab ditingkatkan, swasembada pangan dipercepat, dalam jangka panjang kita yang diuntungkan," ucap Said.

Dia pun menyampaikan, tidak perlu lagi kementerian dan lembaga mengeluhkan dampak pemangkasan anggaran. Khususnya mengeluh tak ada perjalanan dinas hingga tidak ada seminar tatap muka.

"Itu kan hal rutinitas yang dari dulu menjadi kronik. Justru kita bersyukur lah. Bukannya dari dulu kita ingin lebih besar belanja modal daripada belanja barang? Iya dong," imbuh Said.

Said Abdullah mengaku, sejak lama sudah mengingatkan agar DPR menjadi lembaga pertama yang melakukan efisiensi.

"Kalau saya sudah berteriak dari dulu, internal itu seharusnya segera, DPR itu kalau minta pemerintah lakukan efisiensi, maka yang harus dilakukan DPR-nya duluan," kata Said, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Dia lantas mencontohkan salah satu hal yang perlu diefisiensi yaitu bahan materi yang dicetak kertas. Menurutnya, hal ini hanya membuang-buang anggaran karena tak jarang mitra kerja harus mencetak materi rapat dengan kertas bertumpuk-tumpuk.

Padahal, materi rapat bisa diberikan kepada anggota DPR dalam bentuk digital atau soft file. Dengan begitu bisa menghemat anggaran. Bahkan, Said pun menyentil kebiasaan DPR yang kerap mencetak buku. Padahal tak pernah dibaca.

"Sehingga biaya pemerintah juga nggak keluar. Itu kan di internal kami juga perlu. Dan berhentilah nyetak buku sebanyak-banyak, kan ruangan penuh dengan buku. Itu pun nggak dibaca lagi," tegas Said.

Kendati demikian, dia mengatakan DPR akan segera membahas efisiensi secara internal. Namun, apa saja yang dipangkas, hal itu merupakan kewenangan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

"Di internal kami akan lakukan efisiensi... itu di BURT," imbuh Said.