Pemerintah Jepang Ancam Pabrikan "Nakal"

Liputan6.com, Tokyo - Kementerian Transportasi Jepang memastikan pabrikan yang tidak menuruti instruksi cara menghitung konsumsi bahan bakar yang benar, sehingga berakibat pada data konsumsi bahan bakar yang tidak sesuai, akan didenda hingga 300 ribu Yen atau setara Rp 38,7 juta per jenis kendaraan.

Melansir Reuters, Senin (19/9/2016), hal ini diberlakukan untuk mengantisipasi kasus seperti Mitsubishi terulang kembali. Sebelum aturan ini diberlakukan, Kementerian Transportasi mengatakan bahwa dalam investigasnya yang ketiga, Mitsubishi terus saja mengirimkan data yang salah.

Menurut Kementerian, apa yang dilakukan Mitsubishi adalah karena mereka mengabaikan instruksi tentang bagaimana cara menghitung konsumsi bahan bakar yang benar. 

Awal tahun lalu, Mitsubishi diperintahkan untuk menghentikan penjualan untuk empat mobil mininya dalam jangka waktu dua bulan. Rentan waktu itu diberikan agar Mitsubishi bisa menghitung konsumsi bahan bakar yang sebenarnya, berdasarkan metode penghitungan yang dikeluarkan Kementerian.

Namun revisi data yang mereka berikan tersebut tetap salah. Karena itu, kemungkinan mereka akan diinstruksikan kembali untuk menghentikan modelnya lagi, setidaknya dalam satu bulan untuk melakukan koreksi yang sama.

Takao Onoda, direktur recall di Kementerian Transportasi, mengatakan bahwa meski besaran denda mungkin terlalu rendah, namun itu tetaplah bagian dari hukuman. Lagipula, dampaknya juga begitu terasa dalam penjualan. "Dampak dari penghentian penjualan akan sangat signifikan bagi pabrikan apapun," ujarnya.

Sebelumnya, secara tidak langsung Pemerintah Jepang juga mengakui kesalahannya sendiri. Menurut mereka uji kendaraan yang selama ini dilakukan masih longgar, sehingga kasus `kecolongan` seperti Mitsubishi bisa terjadi.

Sebagai langkah awal, sebagaimana dilaporkan Automotive News, Menteri Transportasi Jepang Keiichi Ishii memerintahkan seluruh pabrikan melaporkan hasil investigasi internal mereka terkait dengan seluruh data pengujian kendaraan. Hasil tes internal inilah yang sedang dinantikan oleh pemerintah.