Sekolah Partai Cakada Didominasi Non-Kader, Hasto: Bukti PDIP Usung Politik Gotong Royong

Lebih lanjut Hasto mengatakan, gelaran Sekolah Partai untuk non-kader juga dilakukan sebagai bukti PDIP mengedepankan politik kerja sama, politik gotong royong.

oleh Liputan6.com diperbarui 15 Sep 2020, 10:18 WIB
Diterbitkan 15 Sep 2020, 10:12 WIB
Hasto
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Liputan6.com, Jakarta DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar program Sekolah Partai untuk calon kepala daerah gelombang III secara virtual, Minggu (13/9/2020). Pelaksanaan Sekolah Partai ini berbeda dengan gelombang sebelumnya lantaran mayoritas peserta bukanlah kader PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ada 212 peserta Sekolah Kader gelombang III. Dengan rincian 28 kader dan 184 non-kader. Hasto mengatakan, sekolah partai bagi non-kader adalah bentuk keseriusan PDIP menghadapi Pilkada 2020.

"Dengan membekali para pasangan calon yang diusung dengan sejumlah materi terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan pemateri yang berprestasi saat memimpin daerah," kata Hasto.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, gelaran Sekolah Partai untuk non-kader juga dilakukan sebagai bukti PDIP mengedepankan politik kerja sama, politik gotong royong. 

Menurut Hasto, politik gotong royong dengan semua pihak dilakukan untuk mewujudkan cita-cita partainya dalam membumikan Pancasila sebagai ideologi, regulasi hukum, kebijakan, program, dan tuntunan perilaku berbangsa dan bernegara. 

"Meski yang ikut sebagian besar non-kader, bahkan anggota partai lain, namun karena didukung oleh PDIP, maka setidaknya ada gelombang dan frekuensi sama terkait Pancasila, UUD NRI, NKRI, dan Kebinekaan Indonesia," kata Hasto.

Absen di 8 Daerah

Hasto Kristiyanto mengklarifikasi data Komisi Pemilihan Umum (KPU yang menyebut kalau partainya absen memberikan dukungan bagi pasangan calon di 14 wilayah. Dia menyebut pihaknya hanya absen di 8 daerah.

"Kita hanya absen di 8 daerah," kata Hasto, dalam siaran pers diterima, Senin (14/9/2020).

Hasto merinci, delapan daerah tersebut adalah Kota Cilegon, Kota Poso, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Maros, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Agam, dan Kota Bukit Tinggi.

"Absennya PDIP di sejumlah daerah itu adalah hal yang biasa, di tiap daerah, ada kondisi dan situasi yang mempengaruhi," jelas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya