Warga Pela Mampang Keluhkan Banjir, Ini Janji Pramono Anung Jika Terpilih

Liputan6.com, Jakarta Warga Pela Mampang kerap dihantui banjir kala hujan turun. Hal itu diketahui usai Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung blusukan ke jalan Bangka Raya, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Ketika itu, seorang warga mengeluh terkait kondisi yang dialami oleh warga Pela Mampang pada saat banjir melanda kawasan tersebut.

"Kalau banjir ini pak bisa 1,5 meter," kata seorang warga bicara ke Pramono.

Warga itu pun menaruh harapan besar di pundak Pramono Anung bila terpilih menjadi gubernur agar menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

"Mudah-mudahan kalau bapak terpilih, tolong perhatikan warga yang dipinggir kali. Gak muluk-muluk pak yang penting warga tidak kebanjiran itu aja," ujar dia.

Mendengar itu, Pramono menjelaskan ada tiga penyebab suatu wilayah diterjang banjir antara lain; banjir kiriman, banjir lokal dan banjir rob.

"Kali krukut ini, kalau kiriman kecil, banjir lokal karena selokan tidak dikeruk, sampah, kemudian harus di-turap tidak diturap. Terakhir banjir rob di Krukut gak ada banjir rob karena banjir rob biasa di Jakarta Utara," ucap dia.

Pramono kemudian memprediksi yang terjadi di kawasan Pela Mampang masuk kategori banjir lokal.

"Kalau hujan deras terutama di beberapa dari hulu ke sini, maka ini yang menyebabkan banjir di wilayah ini karena air tidak keluar," ucap dia.

"Jadi saya lihat Kali Krukut ini memang sudah terlalu lama tidak pernah dikeruk, kemudian banyak yang sudah terjadi penumpukan sampah dan sebagainya," sambung dia.

Karena itu, berjanji akan mengatasi persoalan tersebut bila mendapatkan amanah menjadi gubernur. Pramono akan duduk bareng bersama Kementerian PUPR untuk menyelesaikan hal tersebut.

Pramono mengatakan, kolaborasi dengan pemerintah pusat diperlukan karena tak sepenuhnya menjadi kewenangan ke pemerintah daerah.

"Ini kali Krukut bukan hanya tanggungjawab pemerintah provinsi semata. Untuk itu enggak bisa enggak harus duduk antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kalau mau melakukan pekerjaan di lapangannya salah satunya, harus ada kerja sama antara pemerintah pusat, dalam hal ini PUPR, dengan Provinsi Jakarta," ucap dia.