Pilkada Kota Depok 2024, Ribuan Petugas Keamanan Gabungan Akan Bersiaga di TPS

Liputan6.com, Jakarta Menjelang pelaksanaan pencoblosan Pilkada Jawa Barat 2024 dan Kota Depok, ribuan petugas keamanan gabungan akan bersiaga di sejumlah TPS.

Tak tanggung-tanggung, anggota bersenjata lengkap akan diturunkan apabila terjadi hal yang tidak kondusif dalam pencoblosan untuk Pilkada Kota Depok 2024.

Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana mengatakan, telah melakukan apel pergeseran pasukan di wilayah Kota Depok, di mana diikuti anggota Polri, BKO Polri, TNI, Satpol PP, dan Linmas di Kota Depok.

 “Ini semua kita libatkan, lalu setelah apel ini mereka ke tempat TPS masing-masing, jumlahnya ada sekitar ribuan pasukan,” ujar Arya, Selasa (26/11/2024).

Dia menjelaskan, total pasukan yang berjaga yakni 948 anggota polri, 177 pasukan TNI dan BKO yang ditugaskan di Depok. Untuk Linmas dan Satpol PP Kota Depok mencapai 6.612 personil yang akan disebar di tiap TPS.

“Nanti dua anggota Polri akan mengawasi 6 TPS dibantu 16 linmas, total TPS sekitar 3.303 TPS,” jelas Arya.

Selain itu, terdapat tiga TPS yang akan mendapatkan pengawasan dan bantuan keamanan dari pihak keamanan. Adapun tiga TPS tersebut yakni berada di Rutan Kelas 1 Depok, Universitas Indonesia, dan Pesantren Qotrun Nada.

“Nanti mereka akan membantu pengamanan di tiga TPS khusus itu,” terang Arya.

Disinggung soal pengamanan menggunakan senjata, Arya menilai, petugas keamanan hanya akan membantu mengawasi. Namun tidak menutup kemungkinan, petugas yang menggunakan senjata akan diturunkan apabila terjadi kondisi yang bersifat urgensi.

“Jadi ada pasukan Brimob yang stand by, tapi selebihnya pasukan Polri,” ucap Arya.

Arya mengungkapkan, TPS di Kota Depok masuk dalam klasifikasinya kurang rawan. TPS di Depok tidak dalam skala kerawanan yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

“Jadi memang tidak ada kerawanan, tapi walaupun begitu kita tetap melakukan antisipasi maksimal,” ungkap dia.

Petugas keamanan gabungan akan bersiaga melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan pencoblosan hak suara masyarakat pada Pilkada.

Petugas gabungan akan mengantisipasi apabila terdapat sesuatu yang bersifat provokasi maupun tindakan lain yang dapat mengganggu Pilkada di Depok.

 “Kita akan bersiaga jangan sampai ada provokasi atau hal yang mungkin nanti bisa membuat Pemilukada menjadi berantakan,” tegas Arya.

Sementara, Dandim 0508 Depok, Kolonel Inf Iman Widhiarto mengatakan, masyarakat Depok diharapkan dapat memaksimalkan partisipasinya pada Pilkada Jawa Barat maupun Kota Depok. Masyarakat diminta tidak golput dan dapat menggunakan hak suaranya.

“Memang Depok itu kita identifikasi secara demografi, 40 persen itu kelompok masyarakat pendatang dan rata-rata mereka bekerja di luar kota Depok,” ujar Iman.

Dia meminta, masyarakat yang memiliki KTP Depok dapat ikut melaksanakan pencoblosan menggunakan hak suaranya. Terlebih, para pekerja sudah diliburkan dari instansinya atau tempatnya bekerja.

“Untuk TNI dan Polri tentunya kita akan selalu menjaga netralitas dan selalu mengawal, karena ini adalah proses demokrasi dari pestanya masyarakat. Jadi silahkan masyarakat memilih pemimpin yang akan memimpin di Kota Depok,” pungkas Iman.