Polisi Mimika Antisipasi Potensi Kerawanan Pemilu 2019

Liputan6.com, Mimika - Kepolisian Resort Mimika, Papua mengantisipasi potensi kerawanan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah hukumnya. Sejumlah langkah telah dilakukan untuk antisipasi ini.

Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto mencontohkan, rapat lintas sektoral dan doa bersama dengan sejumlah pihak.

Selain itu, kata dia, Polres Mimika terus berkoordinasi dan membangun komunikasi yang intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, partai politik, para calon anggota legislatif dan semua pihak dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif jelang dan pada saat pencoblosan surat suara.

Menurut dia, jajarannya juga sudah siap mengantisipasi potensi kerawanan tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah yang dikategorikan rawan berdasarkan faktor geografis maupun transportasi. Termasuk, telah melakukan simulasi pencoblosan dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019.

"Di Distrik Tembagapura sebagaimana disampaikan sebelumnya ada potensi gangguan keamanan dari KKB (kelompok kriminal bersenjata), namun sudah dinyatakan steril. Kita pastikan tidak akan ada lagi konflik yang bisa mengganggu jalannya pemilu di sana," kata Agung seperti dilansir Antara, Kamis (7/3/2019).

Dia mengatakan, kepolisian pun menggandeng personel TNI untuk mengawal distribusi kertas suara ke TPS sesuai dengan waktu yang ditentukan pada Pemilu 2019 ini.

Dia berharap, seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama untuk menjaga kamtibmas termasuk menjaga agar tahapan pemilu serentak di Mimika berjalan dengan baik.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kerawanan Pemilu 2019 menjadi perhatian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Mabes Polri meminta seluruh jajarannya, baik polda maupun polres bersiap diri, khususnya di daerah yang sudah terdata dalam peta kerawanan pemilu.

Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, ada perbedaan signifikan antara Pemilu 2014 dan pemilu tahun ini. Kali ini masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat secara serentak pada hari yang sama. Baik level DPRD kabupaten/kota, provinsi, maupun anggota DPR dan DPD di pusat.

Dedi menyebutkan beberapa hal yang harus diantisipasi instansinya sebagai bentuk kerawananpemilu. Di antaranya protes atau unjuk rasa.

"Paling rawan pileg yang ada di daerah. Di antara pendukung caleg itu memiliki militansi tinggi," ungkapnya. 

Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi lantaran antarcaleg dalam satu partai pun berebut kursi. Belum lagi aturan terkait ambang batas minimal yang jadi target setiap partai. Dalam kondisi demikian, lanjut Dedi, praktik kampanye hitam, politik uang, sabotase, dan manipulasi hasil pemungutan suara bisa rawan terjadi.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedikitnya terdapat 15 daerah yang dinilai masuk kategori rawan. Di antaranya Aceh, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Dedi juga menjelaskan daerah mana saja yang rawan berdasarkan perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kerawanan tinggi adalah Maluku Utara, Jakarta, Papua, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Aceh, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah," papar jenderal polisi dengan bintang satu itu.

Di level kabupaten/kota, beberapa daerah rawan juga sudah dipetakan Polri. Antara lain Boven Digul, Anambas, Halmahera Utara, Nduga, Puncak Jaya, Nabire, Waropen, Sarangi, dan Jaya Wijaya. Ada juga Gorontalo, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Ternate, Langsa, Banjar, Kepulauan Tidore, Bengkulu, dan Jogjakarta yang termasuk daerah yang ditandai Polri sebagai kabupaten/kota rawan.

Dari daerah-daerah tersebut, beberapa daerah di Papua termasuk yang dianggap rawan, lantaran ada berbagai potensi gangguan yang bisa terjadi.