Tiga Rahasia Ini Membuat Bisnis Properti Berumur Panjang

Liputan6.com, Jakarta - Membangun bisnis properti yang berkelanjutan sudah menjadi keharusan bagi seluruh pengembang jika ingin bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Selain ketatnya persaingan pemasaran bisnis properti secara digital, pengembang juga harus tetap menjalankan bisnis yang bisa diterima oleh stakeholder properti, antara lain: pasar, pemerintah, masyarakat, atupun klien.

Bisnis properti yang keberlanjutan juga memiliki arti bisnis tersebut dapat diserap oleh pasar, harus sesuai dengan regulasi pemerintah, dan memiliki klien yang baik. Dengan kata lain ada reputasi yang baik terbangun pada pihak pengembang itu sendiri.

Head of Marketing Rumah.com, Ike Noorhayati Hamdan menjelaskan terdapat tiga aspek penting agar bisnis properti Anda berlangsung lama.

Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang dijadikan lokasi proyek properti Anda yang terangkum dalam ISO 26000 seperti ditulis Jumat (15/1/2016). Ketiga aspek itu antara lain:

1. Akuntabilitas

Perusahaan pengembang harus tercatat legal, baik dalam surat pendirian perusahaan, surat izin membangun proyek, memiliki reputasi yang baik di perbankan, memiliki rekam jejak yang tidak merusak, dan juga ‘lancar’ dalam hal pengurusan pajak.

Aspek akuntabilitas ini juga dapat membangun reputasi positif di mata stakeholder. "Tidak ada lagi perusahaan yang green washing yang menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat misalnya terhadap lingkungan," ujar Ike, Jumat (15/1/2016).

2. Tranparansi

Aspek transparansi ini menerangkan profitabilitas yang didapatkan oleh masyarakat terhadap adanya pembangunan proyek di daerah tersebut. Hal ini juga bisa dikemas dengan dengar pendapat terkait potensi apa saja yang dimiliki daerah setempat.

"Misalnya di kawasan Gianyar, Bali, terkenal dengan alamnya yang asri, budaya tradisionalnya yang masih sangat kental, untuk itu pengembang harus mengangkat potensi kawasan tersebut dari pada membangun 100 persen modern yang belum tentu sesuai," kata Ike.

3. Menjunjung tinggi nilai etika negosiasi

Pihak pengembang harus menghindari perilaku pendekatan yang negatif kepada masyarakat. Menyuap, memanipulasi, bahkan sampai menyingkirkan masyarakat adalah perilaku negatif yang sebaiknya tidak dilakukan.

Sebaliknya, Ike menambahkan dengan memberdayakan potensi seperti mempekerjakan masyarakat setempat dalam proses pembangunan proyek.

"Bisa sebagai konsultan, pekerja bangunan, atau misalnya jika membangun hotel, (masyarakat setempat) bisa dipekerjakan sebagai pelayanan umum hotel. Dengan demikian tidak hanya pengembang yang mendapat keuntungan, masyarakat sekitar pun juga terberdaya," kata dia.

Penawaran-penawaran menarik seperti yang dilakukan PT Grha Giri Kencana ketika membangun proyek Perumahan Kencana Jingga Residence di Bona-Bali bisa menjadi satu langkah negosiasi yang positif. Pihak pengembang menawarkan perbaikan rumah warga yang berada di lokasi proyek.

Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai sogokan, melainkan ini bentuk konkret yang bisa mengangkat potensi lokasi Bona agar tidak terlihat kesenjangan sosial.

Meski demikian, Ike juga mengingatkan menjalankan fungsi tanggung jawab sosial oleh pengembang haruslah berhati-hati, karena perusahaan bukanlah yayasan sosial yang wajib mengurusi masyarakat.

"Karena bagaimanapun masyarakat masih menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga kegiatan tanggung jawab sosial oleh perusahaan diharapkan tidak membuat masyarakat menjadi ketergantungan," tambah Ike.

Ketika ditanya mengenai berapa besar kisaran anggaran untuk menjalankan tanggung jawab sosial oleh pengembang, Ike menjawab tidak ada gambaran yang pasti untuk memastikan besar kecilnya anggaran.

Ia menekankan berapapun besarnya anggaran, kegiatan tanggung jawab sosial ini merupakan investasi jangka panjang yang keuntungannya belum bisa dirasakan dalam waktu dekat. Meski demikian, kegiatan tanggung jawab sosial ini penting untuk dimasukkan ke dalam perencanaan bisnis pembuatan proyek properti. (Kantri M/Ahm)