CSIS Pertanyakan Sikap Komisi I DPR Memanggil RRI

Liputan6.com, Jakarta - Quick count atau hitung cepat yang dilakukan RRI dipermasalahan Komisi I DPR. Namun, pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mempertanyakan pemanggilan itu. Sebab, saat RRI melakukan hitung cepat pada Pileg lalu tidak dipermasalahkan.

"Di Pileg nggak dipermasalahkan, tapi ini baru di Pilpres sekarang dia dipermasalahkan. Itu jadi aneh," kata Philips di Hotel Artotel, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Menurut Philips, RRI sudah terbukti sebagai salah satu lembaga kredibel yang melakukan hitung cepat pada Pileg 9 April lalu. Hasil hitung cepat RRI paling mendekati atau hampir sama dengan hasil akhir yang diungkapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Philips mengatakan, hasil hitung cepat RRI menunjukkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,71%. Adapun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 47,29%.

"RRI saya kira paling precise (tepat) waktu Pileg. Dia membuktikan sebagai lembaga kredibel," terangnya.

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Tomagola sebelumnya mengatakan, DPR boleh saja memanggil RRI tapi jangan sampai mengintervensi. Mereka disarankan hanya memberitahukan metodologi.

"RRI itu kan lembaga publik, kalau diminta Komisi I soal isi, substansi, tolak. Kalau soal dana oke-oke saja. Substansi wilayah kita (akademisi), tidak ada kompromi akan hal itu," ungkap Thamrin.

Pasca-pencoblosan Pilpres 9 Juli lalu, terjadi saling klaim antara kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keduanya saling klaim mendapat perolehan suara paling banyak, sesuai hasil hitung cepat lembaga surveinya.

Tentu perbedaan hasil hitung cepat ini membingungkan masyarakat. Tak sedikit pihak yang meminta agar masyarakat lebih baik menunggu hasil real count atau hitung sebenarnya dari KPU pada 22 Juli mendatang. (Ado)

Baca juga:

Ini Alasan Quick Count Masih Dibutuhkan

CSIS: 2 Capres Klaim Kemenangan Perburuk Keadaan

RRI Diminta Tak Buka Substansi Quick Count ke DPR