Mangkir dari Tugas Negara, Ada Apa dengan Wabup Trenggalek?

Liputan6.com, Surabaya - Muhammad Nur Arifin (Ipin) dikabarkan mangkir dari tugasnya sebagai Wakil Bupati Trenggalek sejak 9 Januari 2019. Surat laporan tentang hal itu telah diterima Gubernur Jawa Timur Soekarwo dari Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak pada Sabtu, 12 Januari 2019, silam.

Surat laporan itu berisi hal tentang Wakil Bupati Trenggalek yang tidak ada di tempat dan tidak melaksanakan tugas negara, mulai tanggal 9 hingga 19 Januari 2019. Belum diketahui di mana Wabup Arifin berada.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Komunikasi Politik Lembaga Riset Politik Surabaya Consulting Group (SCG) Aprizaldi menilai, publik berhak tahu ada persoalan apa di balik mangkirnya Wakil Bupati Trenggalek itu dari tugas negara.

Kabar perseteruan Bupati Trenggalek Emil Dardak dan wakilnya Muhammad Nur Arifin dalam dua hari terakhir pun berembus.

"Dramaturgi politik selalu menghadirkan panggung depan dan panggung belakang. Narasi di panggung depan soal polemik Mas Emil dan Mas Ipin hanyalah soal menyudutkan Mas Ipin yang tidak muncul ke publik beberapa hari ini. Sepertinya itu plot yang ingin dibangun Mas Emil karena beliau sendiri yang memulai narasinya dengan berbicara di media," tutur Aprizaldi kepada Liputan6.com di Surabaya, Selasa (22/1/2019).

Adapun cerita di panggung belakang sampai saat ini masih samar-samar. "Padahal, justru yang di panggung belakang, backstage, itulah yang menarik diungkap, terutama untuk melacak ada manuver dan problem politik apa di antara dua pemimpin itu," jelas Aprizaldi.

Dia memaparkan, menarik kemudian untuk mencermati mengapa Arifin cenderung diam menyikapi polemik tersebut. Diamnya Arifin bisa dimaknai dalam dua tafsir politik. Pertama, sebagai bentuk kesantunan berpolitik karena Arifin memang bawahan Emil.

"Mas Ipin dikenal sebagai santri, aktif di Ansor Jatim. Tradisi santri selalu taat kepada seniornya. Sikap diamnya bisa dimaknai bahwa dia menghormati Mas Emil sebagai senior dan atasan, sehingga tak mau berpolemik terbuka," ujarnya.

Kedua, ada unsur politik di balik sikap diam dan menepinya Arifin dari hiruk-pikuk polemik tersebut.

"Kalau melihat rekam jejak Mas Ipin, dia bukan orang yang lari dari tugas. Hampir tiap hari dia bikin program Lapor Rakyat untuk mengabarkan kerjanya. Publik juga mengenal dia sebagai sosok muda tangguh yang memulai perjuangan politiknya dari bawah, dari nol, tanpa membawa orang tua atau patron tertentu. Jadi menarik untuk tahu ada apa di balik sikap Mas Ipin," jelas Aprizaldi.

Besar kemungkinan, papar Aprizaldi, ada tekanan-tekanan politik terkait penunjukkan wabup baru setelah Nur Arifin naik jabatan menjadi bupati seiring dilantiknya Emil Dardak sebagai Wagub Jatim.

"Ada rumor politik bahwa Ipin ditekan pihak tertentu untuk menerima sosok wabup baru. Kabarnya sosok itu adalah kepala dinas. Padahal, sebagai bupati nanti, Mas Ipin perlu orang sehati untuk membangun Trenggalek. Sehingga perlu berbicara dari hati ke hati. Bukan hasil tekanan dan titipan. Nah, ketika ada tekanan, Ipin rupanya memilih menepi karena dia tak mau berpolemik terbuka, apalagi dengan pihak yang dianggap senior," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyebut kasus ini merupakan yang pertama di Jatim. "Kasus pertama di Jawa Timur. Tapi ada kasus di Kabupaten Sangir Talaud Utara itu sampai diberhentikan sementara dia 20 hari. Pakai APBD kemudian tidak izin," tutur Gubernur yang karib disapa Pakde Karwo ini.

Dalam kasus yang dilakukan Wabup Arifin, Karwo mengimbau kepada kepala daerah lain di Jawa Timur agar tidak mengikuti. Hal ini sekaligus sebagai peringatan. 

"Ini peringatan kepada yang lain, sesuai dengan sumpah jabatan pada saat pelantikan, itu dia harus tunduk peraturan perundangan yang berlaku. Maka tidak bisa undang-undang diselesaikan dengan non-administrasi, hukum admistrasi, atau tatanan administrasi," kata Karwo.

Karwo meminta kepada seluruh kepala daerah di Jawa Timur hendaknya harus ada izin jika hendak absen atau meninggalkan tugasnya sebagai kepala daerah atau pemangku kepentingan.

"Semuanya harus izin. Kami misalkan membatalkan bila ada kegiatan yang lebih penting. Saat kami ke Eropa ada kunjungan Presiden, saya kembali. Kunjungan Presiden lebih penting," ujarnya.

Sedangkan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa kepergian Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin tidak mengajukan izin cuti. 

"Kita terakhir komunikasi tatap muka pada saat rapat dan saat kunjungan Pak Presiden. Tentunya kita saling menghormati. Bahwa kita melaksanakan tugas. Secara prosedural memang tentunya kami harusnya dikabari. Tapi kami yakin gerak langkah beliau untuk Trenggalek," tutur Emil. 

Emil juga menepis kabar komunikasinya dengan Wabup tidak baik. Menurutnya, komunikasi yang dijamin dengan wabup lancar-lancar saja, misalnya waktu koordinasi penyambutan Presiden ke Trenggalek, kita baik-baik saja. 

"Tidak itu saja, waktu kami menyepakati APBD, bahkan dalam proses seleksi sekda, kami selalu berkomunikasi melalui telepon dan bertemu langsung juga," kata Emil. 

Saat disinggung mengenai apakah ada persoalan antara Bupati dan Wabup, Emil menjawab tidak ada masalah dan tidak boleh ada masalah. 

Emil menyampaikan, Wabup kami berikan tanggung jawab besar, misalnya untuk berangkat ke Amerika, dan menjadi leading untuk pendampingan. Beliau ke Singapura juga kami minta membangun komunikasi strategis dengan sebuah lembaga yang sangat strategis di Singapura.

"Beliau juga tentunya sangat kami libatkan dalam proses pengisian jabatan. Tidak ada yang tanpa sepengetahuan atau pertimbangan beliau. Jadi saya bisa jawab dengan pasti, bahwa dari pihak kami, tentunya sangat mengangap bahwa beliau merupakan elemen yang sangat penting untuk pembangunan di Trenggalek," ujar Emil. 

Simak juga video pilihan berikut ini: