Ridwan Kamil Usul Penerima Vaksin Covid-19 Ditentukan Pemerintah Daerah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya akan mengusulkan ke Kementerian Kesehatan RI terkait manajemen distribusi dan penyuntikan vaksin Covid-19.

oleh Huyogo Simbolon diperbarui 14 Jan 2021, 12:00 WIB
Diterbitkan 14 Jan 2021, 12:00 WIB
Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya akan mengusulkan ke Kementerian Kesehatan RI terkait manajemen distribusi dan penyuntikan vaksin Covid-19. Hal itu karena penerima vaksin tahap pertama masih diputuskan di pusat.

"Kami juga mengusulkan ke pemerintah pusat agar manajemen vaksinasi ini diserahkan 100 persen ke daerah. Selama ini siapa yang dipanggil melalui SMS tidak diketahui siapa, kalau ada tidak datang atau apa kita tidak bisa melakukan tindakan terukur. Itu saya sampaikan ke Pak Menteri," katanya dalam jumpa pers di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rabu (13/1/2021).

Emil, sapaannya, berharap masukan tersebut bisa diterima dan didengar pemerintah pusat. Ia mencontohkan soal Kabupaten Karawang yang sudah lima pekan masuk dalam zona merah tidak termasuk dalam daftar prioritas vaksinasi dari pemerintah pusat.

Diketahui, vaksinasi Covid-19 serentak di Jabar akan dilaksanakan Kamis (14/1/2021). Sebanyak tujuh daerah menjadi prioritas penyuntikan vaksin tersebut. Ke-7 daerah yang melaksanakan vaksinasi tahap awal yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

"Jadi pemilihan tujuh daerah ada di kewenangan pusat. Ini yang akan saya sampaikan ke pusat. Karawang zona merah juga. Saya mohon maaf karena penunjukan tujuh daerah belum diserahkan ke daerah. Nanti saya akan menyampaikan biar provinsi yang atur," ujarnya.

Emil menjelaskan, setelah ketujuh daerah yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 diputuskan oleh pusat, pihaknya akan melakukan vaksinasi tahap kedua.

"Nanti setelah tujuh daerah ini selang beberapa hari kemudian sisanya seluruh wilayah di Jabar baru akan dimulai di tahap dua," ujar dia.

Adapun Pemprov Jabar telah menerima sebanyak 97.080 dosis vaksin dari pemerintah pusat. Selanjutnya, vaksin tersebut didistribusikan ke 27 daerah di Jabar.

"Kami sudah menerima 97.080 vaksin untuk 27 daerah untuk dua kali dosis. Sehingga yang mendapatkan vaksin 97 ribu dibagi dua sekitar 46 ribu. Karena sesuai aturan disuntik dua kali setelah 14 hari," kata dia.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini

21 Pejabat dan Tokoh

Uu Ruzhanul Ulum
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Sementara itu, terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tingkat Provinsi Jabar, sebanyak 21 pejabat hingga tokoh masyarakat dipastikan mendapatkan vaksin Covid-19 Sinovac, pada Kamis (14/1/2021). Kegiatan dipusatkan di RSHS Bandung.

Kepala Bidang Pelayanan Medik RSHS Bandung Zulvayanti mengatakan, sejumlah tokoh tersebut antara lain Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, tokoh masyarakat dari PBNU, Muhammadiyah, Keuskupan, berikut organisasi profesi yakni IDI, IBI, dan PPNI.

Menurut Zulvayanti, para calon penerima vaksin akan diperiksa kesehatannya oleh tim pemeriksa RSHS.

"Setelah vaksinasi akan diobservasi selama kurang lebih 30 menit. Jika tidak terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), akan diberikan kartu sebagai tanda bahwa mereka telah menerima vaksin," katanya.

H-1 jelang vaksinasi Covid-19, pihak RSHS sendiri telah akan menyiapkan tim vaksinasi. Tim tersebut terdiri dari tim administrasi serta tim medis yang bertugas memberikan vaksin.

Selain itu, kata Zulvayanti, disiapkan tim yang siap sedia jika terjadi kejadian atau efek samping dari pemberian vaksin. "Mudah-mudahan kegiatan (vaksinasi) berjalan baik," ucapnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya