OPINI: Langkah Strategis Meningkatkan Dukungan Kepala Daerah untuk Smart City

Pemerintah Indonesia mencanangkan adanya 100 smart city di seluruh nusantara sebagai bagian dari program nasional.

oleh Novia Harlina diperbarui 13 Jul 2024, 21:15 WIB
Diterbitkan 13 Jul 2024, 21:15 WIB
Digital Business & Metaverse Expert, Principal Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN), Tuhu Nugraha. (Liputan6.com/ ist)
Digital Business & Metaverse Expert, Principal Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN), Tuhu Nugraha. (Liputan6.com/ ist)

Liputan6.com, Jakarta - Dalam era digital ini, konsep smart city semakin mendapat perhatian sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi layanan publik. Pemerintah Indonesia mencanangkan adanya 100 smart city di seluruh daerah sebagai bagian dari program nasional.

Namun, implementasi smart city di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dukungan atau "buy-in" dari kepala daerah. Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan terbesar dalam pengembangan smart city ada di tangan pemerintah daerah, sehingga dukungan dari kepala daerah menjadi faktor krusial.

Sayangnya, tidak semua kepala daerah memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep smart city dan potensinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta efisiensi layanan publik. Hal ini sering kali mengakibatkan kurangnya minat dan prioritas dalam pengembangan smart city.

Banyak kepala daerah cenderung berfokus pada program-program yang memberikan hasil cepat dan terlihat dalam jangka pendek, terutama menjelang pemilihan umum. Investasi dalam smart city, yang membutuhkan waktu dan komitmen jangka panjang, mungkin kurang menarik bagi mereka.

Selain itu, kendala anggaran daerah sering kali menjadi hambatan dalam implementasi smart city, yang membutuhkan investasi besar di awal. Kepala daerah mungkin kesulitan mengalokasikan dana yang cukup untuk proyek ini, terutama jika mereka belum melihat manfaat nyata secara langsung.

Penerapan smart city juga sering kali melibatkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini dapat menimbulkan resistensi dari birokrasi dan pihak-pihak yang merasa terancam dengan perubahan tersebut. Dukungan kepala daerah sangat penting untuk mengatasi resistensi ini.

Pengembangan smart city yang efektif juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Namun, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait dapat menghambat proses ini. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan dukungan kepala daerah:

 

Edukasi dan Sosialisasi

Penting untuk meningkatkan pemahaman kepala daerah tentang konsep smart city, manfaatnya bagi masyarakat dan daerah, serta contoh sukses implementasi di tempat lain. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, kunjungan studi banding, dan publikasi media. Ada beberapa pelatihan dan program pengembangan kapasitas yang ditujukan untuk kepala daerah dan jajaran pemerintahan terkait implementasi smart city di Indonesia.

Salah satu program utama adalah Gerakan Menuju 100 Smart City, yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Program ini bertujuan untuk membimbing dan mendampingi kabupaten/kota dalam mengembangkan smart city melalui pelatihan, pendampingan, penyusunan masterplan, dan evaluasi implementasi.

Selain itu, ada Bimbingan Teknis (Bimtek) Smart City yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Bimtek ini mencakup topik-topik seperti konsep dasar, perencanaan strategis, implementasi teknologi, dan pengelolaan proyek, yang dapat diikuti oleh kepala daerah, pejabat pemerintah, dan staf terkait.

Program Digital Leadership Academy (DLA) yang diselenggarakan oleh Kominfo bekerja sama dengan universitas ternama di dunia juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan digital para pemimpin di sektor publik dan swasta, termasuk kepala daerah. Program ini membantu mereka menghadapi tantangan transformasi digital dan pengembangan smart city.

Pelatihan dan program pengembangan ini juga bisa dilakukan bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk memastikan bahwa lebih banyak daerah dapat terlibat dan mendapatkan manfaat dari program-program tersebut.

Kolaborasi ini akan membantu menyebarluaskan pengetahuan dan praktik terbaik tentang smart city ke seluruh penjuru Indonesia, mendukung tujuan nasional dalam mewujudkan 100 smart city yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan.

Dampak Nyata

Menyajikan studi kasus dan data konkret tentang dampak positif smart city terhadap peningkatan kualitas hidup, efisiensi layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi bukti yang kuat bagi kepala daerah.

Implementasi smart city dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta mempercepat proses administrasi publik, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, smart city berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor teknologi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Efek kumulatif dari peningkatan layanan dan peluang ekonomi ini adalah pengentasan kemiskinan, yang merupakan insentif penting bagi kepala daerah karena keberhasilan ini dapat meningkatkan popularitas mereka di mata masyarakat.

Publikasi kisah sukses melalui media nasional dan pembuatan buku studi kasus tentang smart city di Indonesia dapat meningkatkan kesadaran dan memotivasi kepala daerah lainnya.

Dengan melihat contoh nyata dari kepala daerah yang berhasil, mereka dapat lebih termotivasi untuk mengikuti jejak yang sama, mendukung pencapaian tujuan nasional dalam mewujudkan 100 smart city di Indonesia.

Skema Pendanaan Kreatif

Mencari alternatif pendanaan selain dari APBD, seperti kerjasama dengan sektor swasta, hibah dari lembaga internasional, atau skema pembiayaan inovatif lainnya, dapat membantu mengatasi kendala anggaran dalam proyek smart city.

Contoh yang bisa diambil adalah dari Nairobi, Kenya; Medellín, Kolombia; Pune, India; dan Makassar, Indonesia, yang berhasil mengimplementasikan berbagai model pendanaan untuk proyek smart city mereka.

Nairobi bermitra dengan IBM untuk mengembangkan platform analitik data yang membantu mengelola lalu lintas, limbah, dan layanan publik lainnya. IBM menyediakan teknologi dan keahlian, sementara Nairobi memberikan akses ke data dan infrastruktur. Selain itu, Nairobi menerima hibah dari World Bank untuk proyek smart city yang berfokus pada peningkatan transportasi publik dan pengelolaan air bersih.

Untuk proyek yang lebih kecil, Nairobi menggunakan model "crowd-funding" untuk membiayai pemasangan lampu jalan bertenaga surya dan sistem pemantauan kualitas udara. Medellín juga menggunakan pendekatan serupa dengan bermitra dengan perusahaan teknologi lokal dan internasional untuk mengembangkan aplikasi smart city, seperti sistem transportasi pintar dan platform keamanan publik. 

Medellín menerima hibah dari Inter-American Development Bank untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah kumuh dan menggunakan model "social impact bond" untuk membiayai proyek-proyek dengan dampak sosial, seperti program pengurangan kekerasan dan peningkatan akses pendidikan.

Pune bermitra dengan perusahaan teknologi seperti Cisco dan Intel untuk mengembangkan infrastruktur smart city, termasuk jaringan serat optik, pusat data, dan platform analitik data.

Pune menerima hibah dari Asian Development Bank untuk proyek yang berfokus pada pengelolaan air dan energi, dan menggunakan model "public-private partnership" (PPP) untuk membiayai proyek besar seperti pembangunan sistem transportasi massal dan pusat komando terpadu.

Makassar juga menunjukkan inovasi dalam pendanaan smart city. Pada Makassar Investment Forum (MIF) 2024, yang berlangsung pada tanggal 24-28 Juli mendatang, Pemerintah Kota Makassar akan menawarkan tiga proyek strategis.

Salah satu proyek yang akan ditawarkan adalah Light Rail Transit (LRT) Metro Kapsul, sebuah inisiatif transportasi modern yang dirancang untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan mobilitas di kota. Selain itu, proyek Ducting Sharing juga akan diperkenalkan sebagai solusi infrastruktur yang efisien untuk mendukung perkembangan teknologi dan komunikasi di Makassar.

Proyek-proyek ini diharapkan dapat menarik investasi dari sektor swasta dan dukungan dari lembaga internasional, mendukung transformasi kota menuju smart city yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pendekatan yang diambil oleh kota-kota ini menunjukkan bahwa dengan menggabungkan kerjasama dengan sektor swasta, hibah dari lembaga internasional, dan skema pembiayaan inovatif, kota-kota dapat mengatasi kendala anggaran dan berhasil mengimplementasikan proyek smart city yang berdampak positif bagi masyarakat.

 

Membangun Komunitas

Memfasilitasi forum diskusi dan pertukaran pengalaman antar kepala daerah yang telah atau sedang mengembangkan smart city dapat menjadi sarana pembelajaran dan motivasi yang efektif. Di dalam negeri, terdapat beberapa komunitas yang menjembatani hal ini.

Salah satunya adalah Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC), sebuah organisasi nirlaba yang beranggotakan pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia yang berkomitmen mengembangkan smart city. APIC secara rutin menyelenggarakan forum diskusi, seminar, dan lokakarya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan antar anggotanya.

Selain itu, ada Forum Smart City Nasional (FSCN), yang berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan smart city di Indonesia, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta. FSCN secara berkala mengadakan konferensi dan forum diskusi untuk membahas isu-isu terkini dan berbagi praktik terbaik dalam pengembangan smart city.

Namun, untuk memperluas jaringan dan pengetahuan, kepala daerah juga perlu difasilitasi untuk berjejaring di tingkat internasional. Misalnya, dengan bergabung dalam organisasi seperti Smart City Council dan World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO). Beberapa kota di Indonesia, seperti Bandung, Batam, Baubau, Jakarta, Kepulauan Riau, dan Kabupaten Serang, sudah menjadi anggota WeGO.

Berjejaring di tingkat internasional sangat penting karena dapat meningkatkan popularitas kepala daerah, meningkatkan kebanggaan warga, dan membuka potensi investasi. Selain itu, melalui jaringan internasional, terjadi transfer pengetahuan dan teknologi yang sangat berharga.

Kepala daerah dapat belajar dari praktik terbaik dan inovasi yang diterapkan di kota-kota lain di seluruh dunia, yang kemudian dapat diadaptasi dan diterapkan di daerah mereka. Ini tidak hanya mempercepat kemajuan dalam pengembangan smart city tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

 

Dukungan Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat dapat memberikan insentif, penghargaan, atau bantuan teknis kepada daerah yang berkomitmen dalam pengembangan smart city, sehingga mendorong kepala daerah untuk lebih proaktif. Salah satu bentuk penghargaan yang diberikan adalah Penghargaan Gerakan Menuju Smart City, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam rangka program Gerakan Menuju 100 Smart City.

Penghargaan ini diberikan kepada kota/kabupaten yang berhasil menyusun masterplan smart city dan menunjukkan kemajuan dalam implementasinya. Pada tahun 2023, penghargaan ini diberikan dalam beberapa kategori, antara lain Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Selain itu, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) juga memberikan penghargaan kepada kota-kota anggota yang berhasil dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk implementasi smart city. Penghargaan ini biasanya diberikan dalam acara tahunan APEKSI.

Untuk mendorong kepala daerah lebih giat mengadopsi konsep smart city, pemerintah pusat dapat memberikan berbagai insentif tambahan. Ini bisa berupa bantuan teknis, seperti pelatihan dan bimbingan dalam menyusun dan melaksanakan masterplan smart city, serta pendampingan dalam mengakses pendanaan dari lembaga internasional.

Selain itu, insentif finansial seperti dana hibah khusus untuk proyek-proyek smart city, atau kemudahan akses ke pinjaman dengan bunga rendah, juga dapat diberikan. Pengakuan melalui penghargaan publik tidak hanya meningkatkan profil kepala daerah di mata warganya, tetapi juga membuka peluang investasi lebih besar, sehingga memberikan dorongan tambahan bagi mereka untuk berkomitmen pada pengembangan smart city.

Dengan meningkatkan pemahaman, menunjukkan manfaat nyata, mencari solusi pendanaan, membangun komunitas praktik, dan memberikan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan dukungan kepala daerah terhadap smart city dapat ditingkatkan. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan kota-kota yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.

Membangun smart city tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kolaborasi dan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak, terutama kepala daerah. Dengan dukungan yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan kota-kota yang lebih baik untuk masa depan.

 

Penulis:

Tuhu Nugraha / Digital Business & Metaverse Expert, Principal Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN)

Raine Renaldi/ President ID-Opentech Group, Chairman Indonesia Smart City Provider Alliance

 

 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya