Kronologi dan Solusi PTPN IV Regional II untuk KUD Setia Abadi Terkait Kebun Plasma

Liputan6.com, Medan Perusahaan Perkebunan Negara PTPN IV Regional II tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut).

Perusahaan berkomitmen menempuh jalan terbaik bagi kedua pihak, baik melalui jalur mediasi maupun bentuk-bentuk dialog lainnya agar tuntutan masyarakat terkait pembangunan kebun plasma mendapatkan solusi yang nyata.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional II Muhammad Ridho Nasution, Selasa (16/7/2024) di Kota Medan.

Menurutnya, perusahaan dan pihak KUD Setia Abadi telah melakukan pertemuan di Kota Medan pada Jumat, 12 Juli 2024.

Dalam mediasi yang juga dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal tersebut, PTPN IV Regional II menawarkan sejumlah alternatif atas klaim yang diajukan.

"Pada prinsipnya, perusahaan sangat terbuka untuk bermitra, baik dalam membangun kebun dan bentuk kemitraan lainnya. Sehingga saat koperasi menyatakan luas kebun yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kita siap membangunnya jika lahan tersebut tersedia," ungkap Ridho.

Diterangkannya, permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan kebun KUD Setia Abadi memang telah terjadi sejak tahun 2007.

Pasca Bupati Mandailing Natal menerbitkan Izin Lokasi Nomor: 525 tanggal 30 Maret 2007 seluas ± 2.400 hektare yang rencananya akan dibangun kebun Plasma KUD Setia Abadi, ternyata sebagian besar lahan telah dikuasai atau digarap oleh penduduk lain maupun perusahaan swasta.

Hingga kemudian pada tahun 2008, Bupati Mandailing Natal membentuk Tim melalui Surat Keputusan Nomor 522, yang mana tim ini bersama Tim internal bentukan KUD, berupaya mengidentifikasi serta memberikan saran penyelesaian permasalahan lahan.

Tim Identifikasi sendiri merekomendasikan agar KUD memberikan ganti rugi agar dapat menguasai areal. Untuk melaksanakannya, KUD Setia Abadi selanjutnya meminta bantuan biaya kepada PTPN IV. Dengan itikad baik, perusahaan bersedia meminjamkan sejumlah dana kepada KUD.

"Inilah yang kemudian juga menjadi beban hutang KUD Setia Abadi kepada PTPN IV, diluar hutang perbankan pembangunan kebun yang sudah lunas. Sampai saat ini masih terhutang dengan Perusahaan," Ridho menuturkan.

Pembangunan Kebun Plasma KUD Setia Abadi kemudian terlaksana di atas 214 Ha dan telah dilaksanakan serah terima lahan kepada KUD.

Di samping KUD Setia Abadi, di wilayah tersebut terdapat pula kebun plasma lainnya yang telah dibangun PTPN IV diantaranya Kebun Plasma KUD Pasar Baru dan KUD Maju Bersama, dengan total areal mencapai 2.901 Ha atau 27,6 persen dari luas kebun inti PTPN IV yang ada di daerah itu.

"Sesuai perjanjian antara kedua belah pihak, kewajiban KUD Setia Abadi adalah untuk menyerahkan lahan kepada perusahaan dalam kondisi dapat ditanam, baik teknis dan non teknis seluas 2.400 Ha untuk dibangun kelapa sawit dengan pembiayaan kredit Bank Mandiri. Namun kondisinya memang sulit sekali saat areal digarap oleh pihak lain," tambahnya.

Untuk itu, Ridho mengaku pihak perusahaan menawarkan jalan terbaik bagi kedua belah pihak dalam mediasi yang juga dihadiri oleh Pemkab Mandailing Natal.

"Kita menawarkan kerja sama usaha produktif. Intinya jika memang lahan sulit sekali untuk didapatkan, maka mendorong kemampuan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha produktif tentu menjadi solusi yang seyogyanya dapat diterima. Hal ini juga sejalan dengan Aturan Pemerintah yang ada saat ini," Ridho menuturkan.

Kerja sama usaha produktif sesuai kesepakatan Perusahaan dan masyarakat yang diketahui oleh pemerintah memang mengacu kepada Surat Edaran Direktorat Jendral Perkebunan NOMOR: B-347/KB.410/E/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM).

Ada banyak hal yang bisa dilakukan mulai dari kerja sama sub sistem Hulu, sub sistem kegiatan budi daya, sub sistem hilir, penunjang, peremajaan hingga bentuk-bentuk kegiatan lainnya.

Selain solusi kerja sama usaha produktif, perusahaan juga akan tetap menyalurkan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumut.

"Kita berupaya maksimal mengupayakan aspirasi dari rekan-rekan KUD Setia Abadi. Semoga dengan koridor-koridor yang ada ini bisa menjadi solusi nyata dari kami agar permasalahan dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Mandailing Natal yang akan membantu proses penyelesaian perbedaan pendapat ini," Ridho menyebutkan.

Lebih jauh Ridho juga menjelaskan perihal harga beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Sesuai perjanjian, KUD Setia Abadi harus menjual TBS kelapa sawit dari kebun plasma kepada PTPN IV Regional II dengan harga yang berpedoman pada ketentuan pemerintah atau perusahaan dengan memperhitungkan potensi rendemen minyak dan inti TBS yang dikirim ke PKS.

"Sehingga harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan surat perjanjian dengan tetap berpedoman ketentuan yang berlaku," Ridho menerangkan.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi, PTPN IV Regional II akan tetap berupa maksimal untuk berkontribusi sekaligus memberikan manfaat lebih kepada masyarakat Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.

Selama ini, PTPN IV Regional II telah mendistribusikan bermacam bantuan melalui Program TJSL. Antara lain perbaikan jembatan pada 2019, pemberian komputer, printer dan laptop untuk Kantor Desa Batu Sondat pada 2020, pembangunan Box Culvert pada 2020 dan 2021.

"Kami akan terus berkomitmen menyelesaikan perbedaan pendapat dengan KUD Setia Abadi melalui dialog dan mediasi sehingga menghasilkan kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak," Ridho menandaskan.