Surat RW di Surabaya yang Viral karena Aturan bagi Warganya

Liputan6.com, Jakarta - Surat edaran dari perangkat warga yang memakai diksi pribumi dan nonpribumi di Surabaya, Jawa Timur ramai di media sosial. Pilihan kata itu makin ramai karena dalam aturan itu ada perbedaan perlakuan yang mencolok.

Surat edaran yang viral di berbagai media sosial itu, tertera Rukun Warga 03, Kelurahan Bangkingan, Surabaya. Surat itu intinya mengatur tentang iuran warga. Akan tetapi, hal yang jadi sorotan, bukan hanya soal besaran jumlah iuran.

Namun, surat tersebut juga dicantumkan istilah pribumi dan nonpribumi. Setidaknya ada sekitar 21 poin yang terbagi dalam tiga lembar surat edaran yang intinya mengatur soal aturan yang sudah diteken oleh perangkat RT dan RW.

Ketua RW 03 di Surabaya, Paran juga teken surat edaran itu tidak membantah saat dikonfirmasi soal keberadaan surat itu. Akan tetapi, ia mengaku heran lantaran surat itu belum diedarkan ke kalangan warga, tapi sudah viral.

"Itu (surat edaran) benar diterbitkan. Namun itu masih belum berlaku, masih diwacanakan, masih dirumuskan, mau dilaksanakan, tapi masih dievaluasi,” tutur dia saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa, 21 Januari 2020, seperti dikutip dari Merdeka.

Saat dikonfirmasi mengapa sudah viral jika memang belum diedarkan, Paran tidak menjawabnya secara tegas. Demikian juga saat ditanya mengapa dia menggunakan pilihan kata ‘pribumi’ dan ‘nonpribumi’ dalam surat edaran itu, Paran tak menjawabnya.

"Ini masih dirapatkan, masih dievaluasi lagi. Surat edaran itu masih direvisi," ujar dia.

Reporter: Erwin Yohanes

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Berikut isi edaran yang ditandatangani oleh Ketua RT 01, RT 02 dan RT 03 di wilayah RW 03 Dukuh Tlogo Tanjung, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri tersebut:

Surat Keputusan, berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh semua pengurus lingkungan RT beserta tokoh masyarakat dari mulai RT 01 sampai dengan RT 05 Kelurahan Bangkingan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 telah diputuskan bersama-sama dan menghasilkan beberapa keputusan di antaranya:

1. Barang siapa yang mendirikan rumah selain warga pribumi wajib membayar iuran untuk kas RT Rp 500.000 dan kas RW Rp 500.000.

2. Barang siapa yang mendirikan perusahaan (PT) selain warga pribumi wajib membayar untuk kas RT Rp 2.500.000 dan kas RW Rp 2.500.000

3. Barang siapa yang mendirikan perusahaan (CV) selain warga pribumi wajib membayar untuk kas RT Rp 1.500.000 dan kas RW Rp 1.500.000.

4. Barang siapa yang mau pindah masuk menjadi warga RW 03 selain warga pribumi wajib membayar iuran untuk kas RT Rp1.000.000 dan kas RW Rp1.000.000.

5. Setiap perusahaan (PT, CV) yang berada di wilayah RW 03 selain warga pribumi dikenakan iuran setiap bulannya untuk kas RW sebesar Rp 150.000.

6. Setiap perusahaan (UD) yang berada di wilayah RW 03 selain warga pribumi dikenakan iuran setiap bulannya untuk kas RW sebesar Rp 100.000.

7. Setiap pedagang kaki lima yang berada di wilayah RW 03 selain warga pribumi (sepanjang jalan sebelah barat asrama polisi) dikenakan iuran setiap bulannya untuk kas RW sebesar Rp 50.000.

8. Setiap ada orang kos/kontrak tuan rumah (pemilik kos/kontrak) wajib lapor ketua RT dan RW dan diharuskan untuk menyetorkan data berupa KTP, KK dan surat nikah apabila yang kos atau kontrak sudah menikah.

9. Tamu lebih dari 24 jam wajib lapor pengurus RT dan RW serta menunjukkan identitas yang bersangkutan atau fotocopy.

10. Bagi warga asli kelahiran Dukuh Tlogo Tanjung di mana dia berada saat meninggal dunia diperbolehkan di makamkan di pemakaman RW 03 Dukuh Tlogo Tanjung tanpa mendapatkan santunan kematian.

11. Barangsiapa yang ditumpangi keluarga (numpang KK) diwajibkan membayar Rp 1.000.000 untuk kas RW 03. Dan apabila meninggal dunia boleh dimakamkan di pemakaman RW 03 Dukuh Tlogo Tanjung dan berhak menerima santunan dari warga RW 03.

12. Apabila ada warga pribumi yang meninggal dunia maka semua RT 01 sampai RT 05 harus melibatkan warganya 6 orang untuk membantu proses jalannya pemakaman. Apabila tidak hadir dikenakan denda sebesar Rp 20.000.

13. Tugas dan tanggung jawab jabatan seorang modin kampung setiap ada kegiatan di RW 03 yang sifatnya umum atau pribadi seorang modin wajib (terpotong).

14. Setiap warga pribumi atau non pribumi yang mau membangun rumah gedung dan lain-lain yang berbatasan dengan jalan umum wajib lapor RT atau RW.

15. Dengan diberlakukan aturan terbaru tahun 2020 semua warga RW 03 dilarang membangun/menaruh apapun di atas saluran air.

16. Setiap Gang 1 sampai Gang 5 (jalan besar) dari mulai RT 01 sampai RT 05 truk boleh masuk dengan syarat apabila ada kerusakan harus diperbaiki seperti semula dan membayar kas RT sebesar Rp 100.00 untuk 1 truknya (kapasitas truk yang boleh masuk maksimal 7 kubik), khusus proyek pemerintah tidak diwajibkan membayar kas RT.

17. Untuk iuran lingkungan setiap RT 01 sampai RT 05 disepakati iuran warga pribumi sebesar Rp 5.000 per kepala keluarga. Sedangkan untuk kos atau kontrak dikenakan iuran sebesar Rp 10.000 setiap bulannya.

18. Warga yang baru menikah baik sudah pecah KK atau belum dikenakan iuran lingkungan RT setempat.

19. Untuk kerja bakti yang tidak hadir dikenakan biaya sebesar Rp 10.000.

20. Barang siapa yang melanggar aturan kampung maka dikenakan sanksi tidak akan dapat pelayanan dari pengurus lingkungan baik RT atau RW.

21. Segala bentuk aturan kampung/perubahan bisa diputuskan melalui hasil kesepakatan pengurus yang mewakili lingkungan masing-masing dan pengurus bisa mempertanggungjawabkan lingkungannya.