Respons Gubernur Khofifah Terkait Pembahasan PSBB Surabaya Raya

Apakah PSBB Surabaya Raya akan diperpanjang atau dihentikan?

oleh Dian Kurniawan diperbarui 09 Jun 2020, 07:57 WIB
Diterbitkan 07 Jun 2020, 23:15 WIB
(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya jilid ketiga akan berakhir pada 8 Juni 2020. Apakah PSBB Surabaya Raya yang dilaksanakan di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo akan diperpanjang atau dihentikan? Atau akan melakukan persiapan menuju new normal?

"Bupati Gresik sudah sampai ke Grahadi, Plt Bupati Sidoarjo dan forkopimdanya mungkin juga sudah sampai, mungkin yang dari Surabaya juga sudah sampai. Jadi kalau ini selesai baru akan ada rapat untuk membahas evaluasi PSBB di Surabaya. Setelah ini," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam konferensi pers live streaming youtube di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu malam, (7/6/2020).

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku akan mengusulkan untuk tidak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Usulan itu akan disampaikan dalam rapat yang akan digelar di Gedung Negara Grahadi, Minggu malam, 7 Juni 2020.

Menurut Risma, ini sangat berdampak pada permasalahan ekonomi warga yang harus bisa mencari makan. Selain itu, tren kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Surabaya terus merangkak naik dari hari ke hari.

"Mudah-mudahan usulan saya diterima. Kita tidak lakukan itu (perpanjangan PSBB), tapi protokol kesehatannya harus diperketat. Jadi, protokol itu harus dijalankan, karena ini menyangkut masalah ekonomi warga juga, jangan sampai kemudian dia tidak bekerja dan tidak bisa mencari makan," ujar Risma, Minggu, 7 Juni 2020

Presiden UCLG ASPAC ini mengaku yang paling dikhawatirkan adalah para pegawai hotel, restoran, mal, dan berbagai pegawai lainnya yang terdampak PSBB ini. Apabila kondisinya terus down seperti ini, bukan tidak mungkin para pegawainya itu diberhentikan.

"Tidak mungkin membayar orang tapi nganggur, sedangkan hotel, restoran, mal dan toko-toko itu tidak ada income,” ujarnya.

Oleh karena itu, meski pun nanti PSBB itu dilonggarkan, tapi protokol kesehatannya harus terus diperketat. Termasuk di hotel, restoran, mal, warung dan berbagai bidang lainnya.

"Bahkan, nanti kita juga atur pembayarannya, cara menggunakan uang dan cara menerima uangnya itu," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Upayakan Rapid Test Massal

(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Risma juga mengaku masih terus mengupayakan untuk menggelar rapid test massal, khusus bagi pegawai mal dan SPG-nya, pegawai minimarker, supermarket, dan pegawai toko-toko yang ada di Surabaya. 

Sehingga, apabila nanti kembali ke kondisi normal atau new normal seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, maka warga yang akan membeli itu tidak khawatir lagi, dan yakin bahwa pegawai mal dan toko itu sehat semuanya.

"Mudah-mudahan nanti kami punya alat rapid testnya. Nanti kita akan prioritaskan mereka-mereka ini. Jadi, kita tahu positioningnya, sehingga para pengunjung itu akan merasa aman, termasuk cleaning service, satpam dan pegawai lainnya, akhirnya tidak ada kekhawatiran diantara mereka dan perekonomian tetap jalan," pungkasnya. 

   

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya