Bikin Kecewa, Massa Buruh Segel Kantor Disnaker Tuban

Massa merasa kecewa dengan kinerja dinas yang dinilai tidak profesional dalam memberikan pelayanan

oleh Ahmad Adirin diperbarui 03 Agu 2021, 20:11 WIB
Diterbitkan 03 Agu 2021, 20:11 WIB
Ratusan buruh  Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban menggelar demo di kantor Disnaker. (Ahmad Adirin/Liputan6.com)
Ratusan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban menggelar demo di kantor Disnaker. (Ahmad Adirin/Liputan6.com)

Liputan6.com, Tuban - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban menggelar demo di kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) Kabupaten Tuban, Selasa (3/8/2021).

Massa merasa kecewa dengan kinerja dinas yang dinilai tidak profesional dalam memberikan pelayanan. Mereka melampiaskan dengan menyegel kantor Dinas Naker yang berada di jalan Dr Wahidin Sudirohusodo.

"Kenapa kantor disegel, karena sesuai fungsinya saya kira kurang maksimal. Lebih baik tidak ada kantor dinas dari pada pelayanan seperti ini," ungkap Duraji Ketua FSPMI Cabang Tuban.

Selain itu, ia meminta pihak dinas harus memberikan klarifikasi atas kesalahan dalam penerbitan bukti pencatatan serikat pekerja. Sebab, sudah dua kali dinas salah menerbitkan surat dan seolah-olah hal tersebut disengaja.

"Saya minta dinas lebih berhati-hati dalam membuat surat. Sudah dua kali membuat kesalahan surat, dan seolah-olah ini di sengaja karena kesalahannya sama," jelas Duraji.

Massa juga menagih komitmen dinas tenaga kerja untuk memberikan pelayanan sesuai standar meskipun menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Karena selama ini para buruh menilai situasi WFH ini dimanfaatkan dinas, dan sulit untuk diajak komunikasi.

"WFH bekerja dari rumah, tetapi saat kita komunikasi lewat telepon atau WhatsApp tidak direspons atau dibalas," keluh Duraji melihat buruknya kinerja Dinas Tenaga Kerja Tuban.

Duraji meminta Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengevaluasi kinerja dinas, khususnya bidang ketenagakerjaan yang tidak kompeten. Dengan harapan dinas lebih giat dalam memberikan pelayanan buat masyarakat.

"Kalau masalah ini dibiarkan terus menerus, kita akan mengadu ke Gubernur dan Kemnaker. Saya akan pergi ke sana," ultimatum Duraji.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Isoman

Menanggapi hal itu, Endah Nurul Komariyati Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) Tuban menyampaikan sejumlah hal. Pertama, sesuai pasal 3 ayat 4 Kemnaker nomor 16 tahun 2001 tentang pencatatan Serikat Pekerjaan/Serikat Buruh (SP/SB) sebenarnya waktunya 21 hari kerja atau sekitar 1 bulan itu pun kalau persyaratan lengkap.

"Jadi surat mereka tanggal 23 Juni dan sudah kita terbitkan bukti pencatatan 7 Juli, itu jauh dari kata terlambat," ungkap Endah Nurul Komariyati.

Bahkan dinas pun menepis terkait sulitnya diajak komunikasi oleh para serikat pekerja. Sebab, selama ini Kasi Kelembagaan dinas setempat masih dalam kondisi sakit dan masih menjalani isolasi mandiri terkait Covid-19.

"Tentang Pak Kasi yang dihubungi tidak diangkat, beliau memang sedang sakit dan isolasi karena terkonfirmasi positif Covid-19," terang mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.

Endah menambah jika masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan maka sudah ada mekanisme dalam pengaduannya. Diantaranya, pengaduan bisa langsung lewat telepon atau menggunakan aplikasi aduan.

"Setiap aduan yang masuk akan kami proses, tetapi sampai hari ini tidak ada aduan," beber Endah.

Lebih lanjut, aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Tuban. Termasuk, anggota tidak pernah berhenti dalam mengingatkan massa demo terkait disiplin prokes dan tidak berkerumun sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya