Cegah Penularan Covid-19, Pengukuhan Dewan Pendidikan Tuban Terapkan Prokes

Liputan6.com, Tuban - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, mengukuhkan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban periode 2021-2026 di Pendopo Krida Manunggal Tuban, Kamis (16/12/2021).

Pengukuhan tersebut menerapkan disiplin prokes secara ketat yakni pengurus wajib pakai masker, jaga jarak, dilakukan cek suhu sebelum masuk pendopo dan lainnya. Kebijakan tersebut terus dilakukan pemerintah setempat sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Semua kegiatan menerapakan prokes, meskipun Tuban berstatus PPKM level 1,” ungkap Aditya, Jumat (17/12/2021).

Selain itu, orang nomor satu di Tuban itu menerangkan dewan pendidikan memiliki peran vital dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Tuban. Sehingga anggota dewan pendidikan diminta untuk berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan.

“Dewan pendidikan memiliki peranan penting dalam membantu mencerdaskan generasi penerus yang nantinya menjadi tonggak pembangunan di Kabupaten Tuban,” tegasnya.

Mas Bupati juga mengungkapkan, saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tuban masih di angka yang tidak terlalu tinggi, dan pendidikan menjadi faktor yang paling berpengaruh. Atas hal tersebut, Mas Bupati mengajak dewan pendidikan bersama memperbaiki dan membangun pendidikan di Kabupaten Tuban melalui sinergitas yang harus terjalin dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Permasalahan pendidikan tidak bisa diselesaikan satu OPD saja, akan tetapi lintas sektor. Dewan Pendidikan jangan berfokus pada Dinas Pendidikan saja, harus masuk ke OPD lain karena masalah pendidikan masuk di semua sektor,” ungkapnya.

Bupati meminta Dewan Pendidikan bisa memberikan kontribusi secara nyata terkait program yang dilakukan untuk kemajuan pendidikan. Ia meminta jangan lagi berbicara masalah kewenangan siapa, akan tetapi bagaimana bersinergi membangun pendidikan di Kabupaten Tuban.

Masih banyak masalah pendidikan yang harus di benahi, salah satunya penyebaran tenaga guru, hingga sarana dan prasarana. Untuk itu, Dewan Pendidikan harus mampu menganalisis masalah tersebut sehingga menjadi masukan untuk pemerintah dalam memperbaiki sektor pendidikan.