Civitas Akademika UM Malang Serukan Jokowi Jauhkan Diri dari Perilaku Tidak Terpuji pada Pemilu 2024

Liputan6.com, Malang - Ratusan civitas akademika Universitas Negeri Malang (UM) menggelar seruan dan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi untuk menjaga cita-cita proklamasi dan reformasi di Indonesia.

Guru Besar Bidang Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis UM Malang Hari Wahyono mengatakan, segenap civitas akademika UM menyatakan keprihatinan yang mendalam atas perilaku kurang terpuji dan mengancam sendi-sendi kehidupan dan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

"UM menyerukan kepada presiden sebagai bapak bangsa, agar menjadi panutan perilaku berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji dalam mengelola pemerintahan. Termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024," kata Hari, Senin 4 Februari 2024.

Hari menjelaskan, selain itu juga disampaikan bahwa presiden diminta untuk bersikap lugas dan bertindak konsisten untuk menegakkan sendi kehidupan bernegara yang demokratis, beradab, bermartabat, dan berkeadilan substansial, melampaui sekadar proses demokrasi formal dan prosedural.

Kemudian, lanjutnya, mengembalikan kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan yang selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 demi keutuhan bangsa dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Menunjukkan sikap kenegarawanan dengan berdiri di atas semua golongan dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pemilu 2024. Jokowi juga diminta menjauhkan diri dari perilaku nepotisme dan oligarki dalam menyelenggarakan pemerintahan," tambahnya.

Selain itu juga memelopori netralitas aparatur negara, seperti para Aparatus Sipil Negara (ASN) TNI dan Polri serta menghentikan segala bentuk upaya yang mendukung dan memihak untuk pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Dengan ini kami menjunjung pentingnya keadilan, integritas, kredibilitas, dan transparansi dalam kepemimpinan nasional," ujarnya.

Civitas akademika UM menyampaikan seruan tersebut karena adanya keprihatinan yang mendalam atas perilaku kurang terpuji. Terutama perilaku yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan bermartabat.

Selain itu, civitas UM juga menyatakan keprihatinannya atas praktik culas orang-orang yang mabuk kekuasaan, khususnya yang mengoyak nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Presiden Joko Widodo menilai petisi dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.

"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi, Sabtu 3 Februari 2024.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas, seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, serta dari Universitas Indonesia menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisi itu.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam negara demokratis; kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden (Jokowi) juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," kata Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perspektif, maupun pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. Terlebih, lanjutnya, di tahun politik menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.