Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel menkum

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, tidak ada satupun narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas saat konferensi pers di Kantor Kemenkum RI, Jakarta, Jumat (27/12/2024). (Dok. Istimewa)
Menkum Supratman Tegaskan Tak Ada Koruptor yang Terima Amnesti
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) mengklarifikasi pernyataanya soal denda damai untuk pengampunan koruptor. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Klarifikasi Lengkap Menkum Supratman soal Denda Damai Koruptor
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) mengklarifikasi pernyataanya soal denda damai untuk pengampunan koruptor. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Menkum Supratman Andi Agtas Minta Maaf Soal Pernyataan Denda Damai Koruptor
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) mengklarifikasi pernyataanya soal denda damai untuk pengampunan koruptor. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Menteri Hukum Klarifikasi Soal Denda Damai untuk Pengampunan Koruptor
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas. (Liputan6.com/ Nanda Perdana Putra)
Menkum Bandingkan Denda Damai Kejagung dengan Prabowo Akan Maafkan Koruptor
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra).
Menteri Hukum Respons Kritik Mahfud MD soal Niatan Prabowo yang Akan Maafkan Koruptor
Sidang Pleno Kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2024, Minggu malam (8/12/2024). Sidang memutuskan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla. (Foto: dokumentasi PMI)
4 Respons Mulai Sudirman Said hingga Menkum Supratman soal Kisruh Dualisme Kepemimpinan PMI JK Vs Agung Laksono
Menkumham Yasonna Laoly bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah), dan Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) saat rapat dengan Baleg DPR membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Baleg DPR menyetujui untuk membawa Perppu Cipta Keria ke Paripurna dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Gugatan Buruh Dikabulkan MK, Yasonna Minta Menkum Tak Kejar Tayang Bahas RUU Titipan di DPR
Loading