Menteri Hukum Bantah Intervensi Kehakiman oleh Presiden Prabowo Subianto

Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan tidak ada intervensi terhadap kekuasaan kehakiman oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan lebih dari 150 hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis 20 Februari 2025.

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata dia seperti dilansir dari Antara, Minggu (23/2/2025).

Andi yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan penegasan kepada para hakim untuk selalu menegakkan keadilan dalam setiap keputusan perkara yang mereka ambil.

"Beliau (Presiden Prabowo) cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah. Enggak ada yang lain, karena kan beda kamar," jelas dia.

Politikus Gerindra ini menegaskan, Prabowo menegaskan kepada para hakim untuk senantiasa menjaga integritas dan independensi mereka demi memastikan tegaknya hukum dan keadilan dalam setiap proses peradilan.

"Beliau (Presiden Prabowo) ingin agar institusi Mahkamah Agung sebagai satu cabang kekuasaan dalam trias politika kita, itu bisa mandiri dengan cara bagaimana mewujudkan keadilan yang memang merupakan harapan masyarakat," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto meminta bantuan para hakim dalam penegakan hukum atas kebijakan yang diambilnya. Prabowo disebut akan mengambil sebuah kebijakan yang cukup keras demi kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai mendampingi Prabowo bertemu dengan para hakim di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.

"Presiden meminta backup untuk menegakkan hukum dengan benar karena beliau akan mengambil satu langkah-langkah yang cukup. Apa namanya, mungkin dari segi awam agak keras ya," kata Yusril kepada wartawan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan Prabowo menyadari pemerintah tak bisa melakukan intervensi apapun terhadap lembaga yudikatif. Namun, keberadaan lembaga yudikatif dibutuhkan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat.

"Beliau (Prabowo) memberikan contoh apa namanya selama ini penguasaan terhadap sumber-sumber kekayaan alam milik negara yang baik itu tambang maupun pekebunan kelapa sawit yang hanya memungkinkan para pengusaha tertentu tapi tidak membawa dampak kepada kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Yusril menyampaikan Prabowo telah menandatangani aturan yang mewajibkan para pengusaha menyimpan keuntungan usahanya di dalam negeri. Kebijakan ini dibuat agar keuntungan tersebut tak lari ke luar negeri dan melindungi kepentingan masyarakat.

"Misalnya membangun kelapa sawit mungkin tanpa modal ya, dapat izin prinsip dari bupati atau gubernur 100 ribu hektare, terus apa namanya minta kredit ke bank pemerintah dikasih kredit terus minta izin menebang hutan, kayunya dijual sudah dapat kredit, dimakam, satu pun kelapa sawit ditanam sudah untung duluan di depan," tuturnya.

"Tapi ketika kemudian untung kelapa sawitnya uangnya disimpan di luar negeri, sekarang pemerintah menekaskan 3 bulan uang itu harus disimpan di dalam negeri," sambung Yusril.

Menurut dia, Prabowo meyakini keputusannya tersebut merupakan langkah yang benar. Untuk itu, kata Yusril, Prabowo meminta agar para hakim dapat membackup keputusan yang diambilnya tersebut.

"Pak Presiden ini mengambil satu keputusan dan dibackup oleh dasar hukum yang kuat dan benar dan karena itu, ya beliau mengatakan, ya mohon juga ada kerjasama dari Mahkamah Agung untuk ya membackup langkah-langkah yang benar ini," pungkas Yusril.