Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan, ada persamaan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat mengunjungi para pengungsi Sinabung di Kabupaten Karo.

Dikatakan orang nomor satu di Sumut itu, kesamaan keduanya adalah sama-sama pertama kali datang setelah terpilih dan dilantik. Jika Jokowi dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, sedangkan Setya dilantik jadi Ketua Umum Partai Golkar.

Erry menyebut, kedatangan Setya Novanto untuk mengunjungi para korban Sinabung sebagai bentuk Safari Ramadan, sekaligus penyerahan bantuan Partai Golkar kepada pengungsi erupsi Sinabung. Sementara Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto yang datang dengan seluruh pengurus Partai Golkar. Baik Dewan Perwakilan Pusat (DPP), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat I dan II se-Sumut mengaku sudah menjadi niat dalam dirinya untuk mengunjungi dan memberi bantuan kepada para pengungsi.

Pria yang kerap disapa Setnov itu menyikapi pernyataan Erry yang menyebut ada kesamaan dengan orang nomor satu di Indonesia. Bagi dia, kesamaan merupakan wujud Partai Golkar mendukung pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho.

Kali ini penyidik KPK memanggil Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk Gatot.

Menurut politikus Nasdem itu, ada keterangan yang masih dibutuhkan KPK untuk mengusut dugaan suap kepada Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 itu.

Suap diduga diberikan Gatot kepada Anggota DPRD Sumut terkait beberapa hal yakni untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD provinsi Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015 dan penggunaan hak interpelasi DPRD provinsi Sumut tahun 2015.

Gatot yang diduga sebagai pemberi disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.