Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel UU HKPD

Salah satu kebijakan mengenai perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini mengenai kebijakan opsen. Opsen ini merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
Polantas Polres Depok memeriksa surat tanda nomor kendaraan (STNK) saat Operasi Gabungan Tertib Administrasi Kendaraan Bermotor (KBM) Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) 2022 di Jembatan Panus, Depok, Kamis (9/6/2022). Ratusan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak atau kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) terjaring dalam razia yang dilakukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Depok ini. (merdeka.com/Arie Basuki)
Ada 3 Pajak Daerah yang Kena Opsen, Simak Pengertian, Tarif hingga Tujuannya
Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)
Tak Semua Pajak Hiburan Naik, Kemenkeu Sebut Bioskop hingga Konser Turun Jadi 10%
Banner Infografis Heboh Kenaikan Pajak Hiburan 40-75 Persen. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Heboh Kenaikan Pajak Hiburan 40-75 Persen
Sri Mulyani saat memberi arahan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/1). Menurut Sri Mulyani, naiknya pertumbuhan China memberikan dampak positif terhadap perekonomian dunia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sri Mulyani Buka-bukaan Alasan Pemerintah Usulkan UU HKPD
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Kick Off Sosialisasi UU HKPD di Demak, Kamis (10/3/2022)
Sri Mulyani: UU HKPD Solusi Tantangan Desentralisasi Fiskal
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pemda Bisa Terbitkan Utang, Tapi Hati-Hati Bangkrut
Pimpinan DPR menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
4 Langkah Kemenkeu Capai Tujuan UU HKPD
PBB ialah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994.
Pemda Bisa Cuan Rp 30 Triliun Berkat Kenaikan Tarif PBB Cs
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sri Mulyani Pastikan Penerapan UU HKPD Dilakukan Bertahap
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
UU HKPD Solusi Kebijakan Pusat dan Daerah yang Tak Sejalan
Suasana Rapat Paripurna Pelantikan Lodewijk F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Lodewijk F. Paulus dilantik sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Azis Syamsuddin. (Liputan6.com/Johan Tallo)
UU HKPD Disahkan, Kapan Mulai Berlaku?
Tumpukan uang terlihat di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (20/1/2021). BI mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tetap tinggi pada November 2020 dengan didukung komponen uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)
UU HKPD Disahkan, Apa Manfaatnya Bagi Daerah?
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/5/2021). Rapat beragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian pemerintah terhadap KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan penetapan mitra kerja. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sri Mulyani Kupas Tuntas Alasan Lahirnya UU HKPD
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
DPR Sahkan Undang-Undang HKPD, Menkeu: Ini Wujud Pemerataan
Loading