Liputan6.com, Jakarta - Meski baru seumur jagung, kemunculan Uber di Indonesia sudah mendapat kritikan dari pemerintah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menganggap layanan jasa pemesanan transportasi mobil berbasis aplikasi itu ilegal karena tidak membayar pajak dan menggunakan plat hitam.
Menanggapi hal itu, Regional General Manager Uber, Mike Brown, menyatakan siap bertemu dan berdiskusi dengan pemerintah Indonesia untuk menjelaskan tentang layanannya.
Melalui komunikasi lewat email, Mike menjelaskan bahwa Uber Technology membantu menghubungkan para penumpang ke transportasi yang paling terjangkau, aman dan terpercaya.
"Mitra kami semuanya merupakan perusahaan transportasi resmi dan berlisensi, dan kami sepenuhnya patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia," jelas Mike melalui email, Rabu (20/8/2014).
Ia menambahkan, saat ini Uber telah tersebar di 170 kota di seluruh dunia. Dan para pengguna Uber di negara-negara tersebut diklaim menyambut baik layanan ini.
"Orang-orang yang memakai Uber menyambut inovasi ini, yang dapat memberikan keamanan yang lebih baik bagi konsumen, memberikan peluang pendapatan yang lebih baik bagi pengemudi, dan pilihan transportasi yang lebih efisien, dan yang pasti mengurangi kemacetan," jelasnya.
Mike berharap pihaknya dapat berdiskusi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lain (non-pemerintah) tentang bagaimana Uber bisa menambah nilai bagi konsumen, pengemudi dan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengklaim pihak Uber tak pernah mengajukan izin operasional di ibu kota kepada Dishub DKI. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk memblokir aplikasi Uber.
Di Jakarta, sebagian besar layanan Uber untuk sementara ini memang baru menjangkau wilayah pusat bisnis di Sudirman (SCBD) dan sekitarnya. Tarif minimal dikenakan Rp 30 ribu, sedangkan untuk rute tertentu, tarif flat diberlakukan.
Terancam Dicekal, Taksi Uber Siap Temui Pemerintah
Regional General Manager Uber, Mike Brown, menyatakan siap bertemu dan berdiskusi dengan pemerintah untuk menjelaskan tentang layanannya.
diperbarui 20 Agu 2014, 11:40 WIBDiterbitkan 20 Agu 2014, 11:40 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Mengenal Suku Bermata Biru dari Pedalaman Halmahera
Teknik Tidur Siang 10 Menit yang Bikin Tubuh Lebih Segar Saat Bangun
Prabowo Ungkap Banyak Menteri Khawatir Masuk Kabinetnya: Katanya Saya Galak
Benarkah Meniup Terompet Tahun Baru Memancing Malaikat Israfil Tiup Sangkakala Kiamat? Buya Yahya Menjawab
Prabowo: Koruptor Tak Rela Pemerintah Bersih-bersih, Kita Dibikin Isu Ini dan Itu
Nasi Ulam, Warisan Kuliner Betawi Unik dan Menggugah Selera
Temui Ratusan Ulama di Kudus, Ma’ruf Amin Minta Kiai Tak Abai Politik
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Minggu 29 Desember 2024
Prabowo soal Pertemuan dengan Ketua Umum Parpol KIM di Kertanegara Sabtu Sore
Gaya Modis Putri Charlotte di Acara Natal Kerajaan Inggris, Ikuti Selera Mode Kate Middleton
Liburan Tahun Baru di Bali, Ini 5 Tempat yang Bisa Jadi Pilihan
Kisah Wali Ditegur karena Uzlah dari Ingar-bingar Dunia, Kenapa? Gus Baha Ungkap Alasannya