Liputan6.com, Jakarta - Meski baru seumur jagung, kemunculan Uber di Indonesia sudah mendapat kritikan dari pemerintah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menganggap layanan jasa pemesanan transportasi mobil berbasis aplikasi itu ilegal karena tidak membayar pajak dan menggunakan plat hitam.
Menanggapi hal itu, Regional General Manager Uber, Mike Brown, menyatakan siap bertemu dan berdiskusi dengan pemerintah Indonesia untuk menjelaskan tentang layanannya.
Melalui komunikasi lewat email, Mike menjelaskan bahwa Uber Technology membantu menghubungkan para penumpang ke transportasi yang paling terjangkau, aman dan terpercaya.
"Mitra kami semuanya merupakan perusahaan transportasi resmi dan berlisensi, dan kami sepenuhnya patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia," jelas Mike melalui email, Rabu (20/8/2014).
Ia menambahkan, saat ini Uber telah tersebar di 170 kota di seluruh dunia. Dan para pengguna Uber di negara-negara tersebut diklaim menyambut baik layanan ini.Â
"Orang-orang yang memakai Uber menyambut inovasi ini, yang dapat memberikan keamanan yang lebih baik bagi konsumen, memberikan peluang pendapatan yang lebih baik bagi pengemudi, dan pilihan transportasi yang lebih efisien, dan yang pasti mengurangi kemacetan," jelasnya.
Mike berharap pihaknya dapat berdiskusi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lain (non-pemerintah) tentang bagaimana Uber bisa menambah nilai bagi konsumen, pengemudi dan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengklaim pihak Uber tak pernah mengajukan izin operasional di ibu kota kepada Dishub DKI. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk memblokir aplikasi Uber.
Di Jakarta, sebagian besar layanan Uber untuk sementara ini memang baru menjangkau wilayah pusat bisnis di Sudirman (SCBD) dan sekitarnya. Tarif minimal dikenakan Rp 30 ribu, sedangkan untuk rute tertentu, tarif flat diberlakukan.Â
Terancam Dicekal, Taksi Uber Siap Temui Pemerintah
Regional General Manager Uber, Mike Brown, menyatakan siap bertemu dan berdiskusi dengan pemerintah untuk menjelaskan tentang layanannya.
Diperbarui 20 Agu 2014, 11:40 WIBDiterbitkan 20 Agu 2014, 11:40 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Fokus Pagi : Amuk Massa, Tiga Mobil Polisi di Depok Dirusak dan Dibakar
Profil Sirkus OCI yang Disorot Usai Dugaan Eksploitasi, Tidak Terkait dengan Taman Safari?
Hijrah Tak Perlu Lebay dan Senorak Itu, Pesan Menyejukkan dari Buya Yahya
Peran Orang Tua dalam Mendukung Siswa Hadapi UTBK SNBT 2025 tanpa Tekanan Berlebih
Kecelakaan Mobil Listrik di Diskotik Jakut Dini Hari, Hantam 22 Sepeda Motor dan Gerobak Tahu Bulat
Daftar Barang Indonesia yang Kena Tarif Super Tinggi 47% dari Trump
Pramono Anung Minta Satpol PP Tertibkan Parkir Liar di Tanah Abang
Pelatih Gresik Petrokimia Ungkap Penyebab Kekalahan dari Jakarta Popsivo Polwan di Final Four PLN Mobile Proliga 2025
5 Gambar Plafon Rumah Sederhana Minimalis Terbaru 2025, Simpel Tapi Estetik Banget
Investasi Microsoft Rp 27 Triliun Dimulai, Indonesia Siap Jadi Pusat Digital Asia Tenggara?
Dasco Gerindra Bertemu Eggi Sudjana hingga Syahganda Nainggolan, Diskusi soal Industrialisasi Pedesaan
Prediksi Barcelona vs Celta Vigo: Blaugrana Bidik Kemenangan di Kandang Sendiri