Liputan6.com, Jakarta - Meski baru seumur jagung, kemunculan Uber di Indonesia sudah mendapat kritikan dari pemerintah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menganggap layanan jasa pemesanan transportasi mobil berbasis aplikasi itu ilegal karena tidak membayar pajak dan menggunakan plat hitam.
Menanggapi hal itu, Regional General Manager Uber, Mike Brown, menyatakan siap bertemu dan berdiskusi dengan pemerintah Indonesia untuk menjelaskan tentang layanannya.
Melalui komunikasi lewat email, Mike menjelaskan bahwa Uber Technology membantu menghubungkan para penumpang ke transportasi yang paling terjangkau, aman dan terpercaya.
"Mitra kami semuanya merupakan perusahaan transportasi resmi dan berlisensi, dan kami sepenuhnya patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia," jelas Mike melalui email, Rabu (20/8/2014).
Ia menambahkan, saat ini Uber telah tersebar di 170 kota di seluruh dunia. Dan para pengguna Uber di negara-negara tersebut diklaim menyambut baik layanan ini.
"Orang-orang yang memakai Uber menyambut inovasi ini, yang dapat memberikan keamanan yang lebih baik bagi konsumen, memberikan peluang pendapatan yang lebih baik bagi pengemudi, dan pilihan transportasi yang lebih efisien, dan yang pasti mengurangi kemacetan," jelasnya.
Mike berharap pihaknya dapat berdiskusi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lain (non-pemerintah) tentang bagaimana Uber bisa menambah nilai bagi konsumen, pengemudi dan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengklaim pihak Uber tak pernah mengajukan izin operasional di ibu kota kepada Dishub DKI. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk memblokir aplikasi Uber.
Di Jakarta, sebagian besar layanan Uber untuk sementara ini memang baru menjangkau wilayah pusat bisnis di Sudirman (SCBD) dan sekitarnya. Tarif minimal dikenakan Rp 30 ribu, sedangkan untuk rute tertentu, tarif flat diberlakukan.
Terancam Dicekal, Taksi Uber Siap Temui Pemerintah
Regional General Manager Uber, Mike Brown, menyatakan siap bertemu dan berdiskusi dengan pemerintah untuk menjelaskan tentang layanannya.
diperbarui 20 Agu 2014, 11:40 WIBDiterbitkan 20 Agu 2014, 11:40 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
6 Potret Apes Tikus Nyemplung di Minyak Goreng Ini Bikin Tepuk Jidat
Dengan Persiapan yang Panjang, Timnas Indonesia U-20 Diharapkan Tampil Gemilang di Piala Asia U-20 2025
Potensi Jahat Manusia Ternyata Diapresiasi Allah, jika Begini Kata Gus Baha
Di Inacraft 2025, UMKM Binaan Pertamina Raih Transaksi Rp 1,2 miliar
7 Fakta Terkait Pesta Gay di Hotel Jaksel, Peserta Berasal dari Berbagai Profesi
Resep Semur Daging Ala Rumahan: Hidangan Lezat dan Mudah Dibuat
Koo Jun Yup Marah Lihat Rumor Terkait Kematian Barbie Hsu, Sebut Tak Berperasaan
Atletico Mulai Memanaskan Derbi Sebelum Lawan Real Madrid lewat Unggahan Medsosnya yang Provokatif
Momen Amy Qanita Dampingi Jeje Govinda Usai Ditetapkan Sebagai Bupati Terpilih Bandung Barat
Perbedaan Rasa Es Kopi Susu: Robusta vs Arabika yang Perlu Kamu Tahu
Isu Reshuffle Kabinet di Tengah Harlah NU, Istana: Bukan Peringatan Pertama Prabowo
Dampak Anggaran IKN Diblokir: Ancam Sektor Konstruksi Nasional