Jokowi-JK Bakal Hapus Raskin dan Subsidi Pupuk

Jika subsidi pupuk dihapus maka bantuan yang tepat untuk para petani adalah subsidi harga.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 25 Mei 2014, 20:02 WIB
Diterbitkan 25 Mei 2014, 20:02 WIB
Buruh memindahkan beras impor dari kapal ke truk di Pelabuhan Barang Lembar, Lombok Barat, NTB, Rabu (26/1). Ribuan ton beras impor dari Vietnam akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan raskin.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Dalam visi misinya, calon presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajukan program penghapusan subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan subsidi pupuk. Kedua program tersebut dianggap tidak efektif.

Anggota Tim Penyusun Visi Misi Capres JKW Rohmin Danuri memastikan, program penghapusan tersebut akan dijalankan selama lima tahun ke depan jika kedua pasangan tersebut terpilih menjadi pemimpin Indonesia.

"Kami berani untuk melakukan itu," kata Rohmin, dalam diskusi Revolusi Mental Pertanian Sebagai Landasan Kemandirian Ekonomi, di JKW Center, Jakarta, Minggu (25/5/2014).

Menurutnya, program raskin tidak efektif membantu masyarakat, program tersebut hanya mendidik masyarakat tidak mau berusaha karena selalu dibantu pemerintah.

"Itu adalah warisan paling buruk dari pemerintah sekarang yang menjebak rakyat karena tidak ada efeknya," ungkap Rohmin.

Sedangkan subsidi pupuk, ia menambahkan,pemberian subsidi pupuk kepada petani hanya menolong di awal. Padahal proses pertanian cukup panjang, dan petani sering mengalami kerugiaan saat akhir proses.

"Kalau mau dihitung, masalah terbesar adalah di akhir. Seperti kerugian produksi, siapa yang akan membeli hasil produksi. Bagaimana kalau produksi melimpah," ucapnya.

Jika subsidi pupuk dihapus maka bantuan yang tepat untuk para petani adalah subsidi harga, dengan begitu para petani akan mendapat kepastian harga jual sehingga dapat meminimalisir kerugian.

Kemudian, subsidi pupuk juga digunakan untuk mendidik petani agar meningkatkan produktifitas pertanian.

"Jadi ada kepastian harga jual oleh pemerintah yang tidak merugikan petani. Artinya subsidi itu tidak hilang begitu saja, tetapi kami alihkan untuk yang menunjang produktivitas. Sehingga petani pun jadi bergairah," tutupnya. (Pew/Gdn)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya