Ini Kenangan MS Hidayat Saat Awal Menjabat Menperin

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat pada hari ini menggelar acara silaturahmi sekaligus perpisahan dengan pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelum secara resmi melepas jabatannya sebagai menteri pada Senin (20/10/2014) mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Hidayat mengenang masa awal ketika dia menjadi menteri perindustrian untuk periode 2009-2014. Dia mengatakan, pada tiga bulan pertama menjabat, harus mempelajari struktur dan hal-hal yang substansial dari perindustrian.

Beruntung, mantan ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini memiliki roadmap industri yang dibuat oleh Kadin untuk dijadikan sebagai pegangan. Roadmap tersebut dibuat oleh 100 investor, perusahaan swasta dan BUMN sehingga dianggap masih relevan.

"Ketika saya menjadi Menperin, tiga bulan pertama saya mempelajari struktur, maupun substansi dari perindustrian. Tapi saya sudah dibekali roadmap yang dibuat kadin di sektor industri. Jadi saya pilih mana yang bisa berjalan mana yang tidak," ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2014)

Pada masa awal menjadi menteri, Hidayat juga harus membiasakan diri untuk koordinasi dengan kementerian lain yang tak jarang memilik perbedaan cara pandang dan kebijakan.

"Dibutuhkan waktu untuk approach, presentasi ke sana ke sini. Itu tahun pertama," katanya.

Pada tahun kedua, di saat dia mulai mengusai permasalahan di sektor industri, Hidayat meminta para pejabat eselon 1 di kementeriannya untuk membuat kontrak kinerja. Masing-masing direktur jenderal menandatangani kontrak di atas materai terkait program dan target yang ingin dicapai.

"Mereka masing-masing bertanggung jawab kepada saya dan saya bertanggung jawab kepada presiden," lanjutnya.

Kontrak program tersebut selanjutnya Hidayat gunakan untuk mengukur kinerja masing-masing direktorat jenderal. Cara ini ternyata diakui relatif berhasil mengenjot kinerja bawahannya. (Dny/Ndw)

"Bagi yang tidak berhasil, tentu harus ada alasannya. Misalnya ada KPI (key performance indicator) untuk membangun 20 pabrik gula di Indonesia, tapi ternyata baru dua yang berjalan. Itu semua persoalannya karena tidak mendapat kejelasan status tanah yang tdnya disiapkan oleh Kemenhut dan Perkebunan, tidak bisa dieksekusi tanahnya. Karena de facto tanahnya sudah beralih fungsi dan kewenangannya bergeser ke Bupati," jelasnya.

Usai melepaskan jabatannya sebagai menteri perindustrian, Hidayat menyatakan akan kembali ke dunia bisnis yang membesarkan namanya. Dia mengatakan ingin kembali ke bisnis properti dan membangun hotel di Bali.

"Pokoknya setelah ini saya kembali ke bisnis lagi jadi sah, kan kemarin selama 5 tahun tidak sah (karena menjabat menteri)," tandasnya. (Dny/Ndw)