Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji untuk mengubah program beras miskin (raskin) menjadi program e-money. Hal tersebut karena implementasi dari program beras bagi masyarakat kurang mampu ini terjadi banyak penyimpangan.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, perubahan tersebut paling cepat baru bisa dilakukan pada tahun depan karena pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam untuk mengubahnya.
"Kami berbaiki dulu goverment-nya 5-6 bulan, baru dipikirakan apakah diubah jadi uang seperti BLT. Tapi Paling cepat tahun depan, karena dengan kartu (Kartu Keluarga Sejahtera/KSS) lebih praktis," ujarnya di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Dia menjelaskan, selama ini memang ada banyak laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa program raskin ini tidak tepat sasaran dan kualitas beras yang diberikan jauh dari kata layak.
"Raskin ini kan sudah berjalan sejak 2003 tapi ternyata ada studi dan laporan dari KPK yang menyatakan bahwa banyak yang tidak sampai sasaran, jumlah, waktu, kualitas, kita pikirkan untuk perbaiki," lanjutnya.
Untuk masalah kualitas, pemerintah telah meminta Bulog agar berhati-hati dalam membeli beras. Sementara untuk ketepatan sasaran, pemerintah pusat akan memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar menyediakn dana khusus untuk mengangkut beras ini.
"Ini masalah titik serah, yang diterima antara titik serah dengan titik bagi itu di Pemda. Selama ini Pemda tidak menyediakan dana untuk pengangkutan, makanya yang diterima masyarakat kurang. Kita minta Kemendagri menertibkan. Evalusi dan monitor oleh Kemensos," kata dia.
Namun untuk sementara, raskin ini akan tetap disalurkan sambil menunggu evaluasi program tersebut. "Untuk sementara iya karena kita jaga inflasi, saat musim banjir butuh beras," tandasnya. (Dny/Gdn)
HEADLINE HARI INI
Geger Harvey Moeis dan Sandra Dewi Terdaftar BPJS Kesehatan Fakir Miskin, Kok Bisa?
Perubahan Raskin ke E-Money Paling Cepat Tahun Depan
KPK menyatakan bahwa program raskin ini tidak tepat sasaran dan kualitas beras yang diberikan jauh dari kata layak.
diperbarui 15 Jan 2015, 08:18 WIBDiterbitkan 15 Jan 2015, 08:18 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil saat memberikan keterangan terkait rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/1/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kegembiraan Santri Garut usai Guru Ngajiyang Dituduh Melakukan Pengeroyokan Divonis Hukuman Percobaan
Turis Singapura Dilecehkan Saat Malam Tahun Baru di Braga Bandung, Pelaku Masih Diburu
350 Kata Bijak untuk Diri Sendiri yang Memotivasi dan Menginspirasi
Keluarga Minta Pelaku Penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area Dihukum Berat
Tujuan LBB: Mewujudkan Perdamaian dan Keamanan Dunia
Demi Gelandang Finlandia, 2 Klub Papan Bawah Liga Inggris Saling Sikut di Bursa Transfer Januari 2025
Polda Sulut Beber Angka Kecelakaan Lalu Lintas Sepanjang Tahun 2024
Sinopsis Film Korea Escape di Vidio, Sajikan Perpaduan Thriller dan Aksi Menegangkan Lee Je Hoon
Hasil PLN Mobile Proliga 2025: Jakarta Electric PLN Terlalu Tangguh untuk Yogya Falcons
PPN 12% Hanya Berlaku untuk Barang Mewah, jadi Hadiah Tahun Baru bagi Pengusaha
Kisah Abu Jahal dan Orang Jahiliyah Libur Maksiat di Bulan Rajab, Kenapa?
Memahami Tujuan Kuliah: Panduan Lengkap untuk Mahasiswa