Barang Indonesia Masuk AS Kena Tarif Trump 32 Persen, Apa Upaya Pemerintah RI Minimalisir Dampaknya?

Tugas Pertama Bos PLN Bangun PLTU Batang Maret Ini

"Sudah selesai (pembebasan lahan). Mudah-mudahan minggu ini sudah ada kabar positif soal PLTU Batang," ungkap Dirut PLN Sofyan Basir.

oleh Fiki Ariyanti Diperbarui 02 Feb 2015, 21:39 WIB

Diterbitkan 02 Feb 2015, 21:39 WIB

... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Setelah terkatung-katung cukup lama, akhirnya pembebasan lahan seluas 27 hektare (ha) untuk megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah menemui titik cerah. Persoalan lahan itu diharapkan rampung pada pekan ini.

Demikian disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir usai Rakor di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (2/2/2015). "Sudah selesai (pembebasan lahan). Mudah-mudahan minggu ini sudah ada kabar positif soal PLTU Batang," ungkap dia.

Persoalan pembebasan lahan PLTU Batang, sambung Sofyan, semakin ada kemajuan setelah rapat koordinasi revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

"Dengan adanya pertemuan ini, hasil dan solusinya sudah ada. Keputusannya nanti, belum bisa dikatakan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menerangkan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012, negara menjamin pengadaan lahan untuk kepentingan umum kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat dan BUMN.

"Kalau swasta mampu melakukan pembebasan lahan ya silakan. Jaminannya negara memberikan informasi soal kondisi lahan yang dibutuhkan, dan dimudahkan," ucap dia.

Senada, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pemerintah memastikan revisi soal pengadaan tanah untuk mendukung proyek infrastruktur.

"Proyek infrastruktur ini tidak semuanya didanai pemerintah atau BUMN, jadi ada peran swasta. Termasuk tetap melanjutkan pembangunan PLTU Batang," paparnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menegaskan, target pertama pemerintahan Joko Widodo adalah menuntaskan pembebasan lahan PLTU Batang. Dia berharap proyek pembangunan pembangkit listrik terbesar itu dapat dimulai Maret 2015.

"Itu target pertama kita, tugas pertama Sofyan Basir. Mudah-mudahan (Maret) karena itu tugas Menteri BUMN ke Direksi PLN untuk menyelesaikan pembebasan lahan di Batang sebab sudah sekian lama, sayang sekali seharusnya sudah setengah jadi," pungkas dia. (Fik/Gdn)