Liputan6.com, Jakarta Sejak tampuk kepemimpinan Indonesia dipegang Presiden Joko Widodo (Jokowi), agenda para menteri di Kabinet Kerja selalu dipenuhi dengan rapat setiap harinya.
Â
Entah itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta atau harus menuju Istana Bogor. Bahkan Kementerian/Lembaga rutin menggelar rapat koordinasi membahas suatu permasalahan dan solusinya.Â
Â
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan membeberkan, gaya pengambilan keputusan Presiden Jokowi berubah sejak dua bulan terakhir untuk lebih memaksimalkan pertemuan dengan para pembantunya. Pertemuan itu tentu dikaitkan dengan topik atau isu yang akan menjadi pembahasan dalam rapat kabinet.
Â
"Dulu, Presiden selalu melakukan Sidang Kabinet (Sidkab) dengan memanggil 34 menteri setiap minggu. Tapi menurut Presiden kurang efektif karena cuma tiga atau empat menteri saja yang bicara dengan lama rapat dua sampai tiga jam. Sedangkan menteri lain cuma mendengarkan," ucap dia di Jakarta, Rabu (1/4/2015).Â
Â
Dalam dua bulan terakhir ini, Luhut menjelaskan, Presiden Jokowi mengubah gaya rapat dengan menyelenggarakan rapat terbatas (ratas). Hanya diikuti paling sedikit tiga menteri dan lima menteri paling banyak.Â
Â
"Jadi total ada 10 peserta ratas. Ratas itu membahas topik atau masalah yang ingin diselesaikan baik di bidang ekonomi, politik dan lainnya. Ratas tidak boleh lebih dari satu jam," katanya.Â
Â
Salah satunya, diakui Luhut, soal investasi hijau yang bersifat ramah lingkungan, hemat bahan baku, hemat energi dan sumber daya air. Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi telah memerinci sejumlah target investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.Â
Â
Investasi hijau, sambungnya, memainkan peran kunci dalam memenuhi target-target tersebut, termasuk meraup penanaman modal Rp 519,5 triliun atau naik sekira 14 persen di tahun ini dibanding tahun sebelumnya.Â
Â
"Pengelolaan sumber daya alam lestari, adalah suatu faktor yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menempati posisi inti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019," tukas Luhut.(Fik/Nrm)