Ketua Banggar: Banyak Anggota DPR Tak Punya Mobil

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mencabut Peraturan Presiden (Perpres) tentang kenaikan tunjangan uang muka atau DP mobil pejabat. Keputusan ini tidak ditentang Badan Anggaran (Banggar) DPR, hanya saja sangat disayangkan mengingat kebutuhan pejabat negara terutama di lembaga eksekutif terhadap kendaraan pribadi.

Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit mengungkapkan, seharusnya perlakuan pemerintah antara pejabat Eselon dengan lembaga eksekutif, seperti DPR sama soal kendaraan pribadi. Pejabat Eselon III di Kementerian/Lembaga, kata dia, diberikan mobil dinas.

"Kebutuhan atau mobilitas anggota DPR sangat tinggi. Karena lembaga eksekutif juga ikut menyusun dan mengambil kebijakan. Jadi butuh kendaraan pribadi," ucap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Ahmadi menjelaskan, saat ini banyak anggota DPR baru dari daerah. Mayoritas dari mereka, sambungnya, tidak mempunyai kendaraan pribadi untuk menjalankan mobilitasnya tersebut. Sehingga tunjangan uang muka mobil dirasakan perlu bagi anggota dewan.

"Banyak anggota DPR baru dari daerah yang enggak punya apa-apa. Banyak lho yang enggak punya mobil, kan kasihan kalau naik taksi terus," ujarnya.

Fasilitas tersebut, diakui Ahmadi, sangat dibutuhkan anggota DPR. Dengan begitu, kinerjanya semakin meningkat dan sesuai dengan harapan rakyat. ‎"Jadi biar kinerjanya enggak asal-asalan, dan kinerjanya bisa diharapkan," pungkas dia. Fik/Ndw)