Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah belum memiliki anggaran khusus untuk mengatasi dan mengantisipasi isu perubahan iklim. Meski demikian, dia meyakini bahwa pemerintah tetap berkomitmen bersama-sama dengan negara lain dalam melakukan antisipasi perubahan iklim.
"Saya tidak memiliki up date terbaru pada pembiayaan perubahan iklim dan kami belum membuat setiap perhitungan mengenai anggaran perlu untuk 2020. Tetapi pasti kami berkomitmen," ujarnya di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Dia mengungkapkan, dalam upaya mengurangi potensi perubahan iklim, saat ini pemerintah akan fokus mengembangkan energi baru terbarukan. Dengan demikian, pemerintah akan berusaha menarik investor untuk berinvestasi pada jenis energi ini.
"Misalnya, tentang energi baru terbarukan. Hanya cara untuk menciptakan kebijakan yang membuat lebih banyak investor, baik pemerintah maupun investor swasta, untuk berinvestasi lebih banyak dalam terbarukan dari pada bahan bakar fosil," kata dia.
Menurut Bambang, untuk mendorong investor energi baru terbarukan mau berinvestasi di Indonesia, maka pemerintah harus menyiapkan skema tarif yang baik. Dengan demikian, investor dapat untung dari skema tarif yang ditetapkan.
"Itu cukup jelas kebijakan dapat dilakukan dan telah dilakukan tetapi hal-hal yang kita butuhkan seperti tarif. Kami hanya ingin memastikan bahwa tarif akan cukup menarik bagi investor swasta untuk berinvestasi dalam energi terbarukan," lanjutnya.
Namun pada saat yang sama, konsumen juga tidak merasa keberatan dengan tarif yang ditetapkan atas energi yang dihasilkan. Demikian, diharapkan pengembangan energi baru dan terbarukan bisa didorong secepatnya.
"Pada saat yang sama, PLN membeli untuk dapat didistribusikan dengan tarif terjangkau tanpa subsidi. Kami sedang berusaha untuk membatasi subsidi dan cara untuk melakukan itu dengan mempromosikan energi terbarukan," tandasnya. (Dny/Gdn)
Pemerintah Belum Siapkan Anggaran untuk Atasi Perubahan Iklim
Untuk mendorong investor energi baru terbarukan mau berinvestasi di Indonesia, maka pemerintah harus menyiapkan skema tarif yang baik.
diperbarui 01 Sep 2015, 17:35 WIBDiterbitkan 01 Sep 2015, 17:35 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Buka Peparnas XVII, Jokowi Bangga dengan Prestasi Atlet Disabilitas Indonesia
Saling Tikam Kelompok Pemuda di Jalanan Indragiri Hilir, 2 Orang Tewas
Mulai Hari Ini Seluruh Angkot di Garut Bakal Mogok, Bagaimana Layanan Transportasi?
Jika Punya Keinginan Mustahil, Lakukan Amalan ini Dijamin Berhasil Kata UAH
Berebut Suara Gen Z di Jakarta, Ini Janji Politik Ridwan Kamil dan Pramono Anung
5 Transfer Paling Bapuk Real Madrid Sepanjang Sejarah: Eks Bintang Liga Inggris Masuk Daftar
Janji Putri Jenderal Karyoto, Siap Perjuangkan Insentif Guru Ngaji di Pilkada Garut 2024
Hasil Piala Kapolri 2024: Putri Kalsel Lolos ke Semifinal
Gempa Hari Ini Minggu 6 Oktober 2024 Guncang Bogor hingga Jayapura Papua
Puas Debat hingga Didoakan Jadi Presiden, Pramono-Rano Yakin Elektabilitas Naik
Hasil LaLiga Alaves vs Barcelona: Robert Lewandowski Hattrick, Azulgrana Jauhi Real Madrid
Di Kutai Timur, Diskominfo Kaltim Latih Warga Desa Gunakan Kanal Aduan SP4N-LAPOR!