Pemerintah Belum Siapkan Anggaran untuk Atasi Perubahan Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah belum memiliki anggaran khusus untuk mengatasi dan mengantisipasi isu perubahan iklim. Meski demikian, dia meyakini bahwa pemerintah tetap berkomitmen bersama-sama dengan negara lain dalam melakukan antisipasi perubahan iklim.

"Saya tidak memiliki up date terbaru pada pembiayaan perubahan iklim dan kami belum membuat setiap perhitungan mengenai anggaran perlu untuk 2020. Tetapi pasti kami berkomitmen," ujarnya di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Dia mengungkapkan, dalam upaya mengurangi potensi perubahan iklim, saat ini pemerintah akan fokus mengembangkan energi baru terbarukan. Dengan demikian, pemerintah akan berusaha menarik investor untuk berinvestasi pada jenis energi ini.

"Misalnya, tentang energi baru terbarukan. Hanya cara untuk menciptakan kebijakan yang membuat lebih banyak investor, baik pemerintah maupun investor swasta, untuk berinvestasi lebih banyak dalam terbarukan dari pada bahan bakar fosil," kata dia.

Menurut Bambang, untuk mendorong investor energi baru terbarukan mau berinvestasi di Indonesia, maka pemerintah harus menyiapkan skema tarif yang baik. Dengan demikian, investor dapat untung dari skema tarif yang ditetapkan.

"Itu cukup jelas kebijakan dapat dilakukan dan telah dilakukan tetapi hal-hal yang kita butuhkan seperti tarif. Kami hanya ingin memastikan bahwa tarif akan cukup menarik bagi investor swasta untuk berinvestasi dalam energi terbarukan," lanjutnya.

Namun pada saat yang sama, konsumen juga tidak merasa keberatan dengan tarif yang ditetapkan atas energi yang dihasilkan. Demikian, diharapkan pengembangan energi baru dan terbarukan bisa didorong secepatnya.

"Pada saat yang sama, PLN membeli untuk dapat didistribusikan dengan tarif terjangkau tanpa subsidi. Kami sedang berusaha untuk membatasi subsidi dan cara untuk melakukan itu dengan mempromosikan energi terbarukan," tandasnya. (Dny/Gdn)