Bahas Anggaran Perubahan Iklim, Kemenkeu Gelar Forum Asia-Pasifik

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu)bersama dengan United Nation Development Programme (UNDP), Pemerintah Swedia, Pemerintah Inggris, United Nation Environment Programme (UNEP), Climate Policy Initiative (CPI) dan IIED menggelar forum internasional bertema pendanaan untuk menghadapi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, 1-3 September 2015 di Hotel Shangri La, Jakarta.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia memiliki tiga prinsip dalam hal pengukuran perubahan iklim, yaitu pertama, menyatukan agenda perubahan iklim ke perencanaan pembangunan dan anggaran.

Kedua, memastikan efektivitas pengelolaan dan penggunaan pembiayaan perubahan iklim. Dan ketiga, pengembangan sumber daya keuangan untuk agenda perubahan iklim.

Menurut Bambang, forum ini dilaksanakan kurang dari 30 hari sebelum sidang umum PBB yang mengesahkan tujuan pembangnan global yang baru, atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Dalam forum ini akan dibahas isu erbaikan perubahan iklim dan kontribusi pelayanan publik. Ini hasil konferensi soal perubahan iklim PBB dan diharapkan berkontribusi untuk mencapai SDGs," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Selain itu, forum ini juga dilaksanakan kurang dari 100 hari sebelum pemimpin dunia berkumpul di Paris, Perancis, guna menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB, untuk menyepakati perjanjian baru, universal dan mengikat tentang perubahan iklim.

"Forum ini diikuti oleh 150 peserta serta akan menghadirkan pembicara dari pejabat pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Total ada 18 negara di kawasan Asia Pasifik yang ikut serta dalam forum ini," kata dia.

Sementara itu, Direktur UNDP Asia-Pasifik Haoling Xu mengatakan, negara-negara di seluruh dunia harus bekerjasama untuk menciptakan kerangka pembiayaan yang memadai untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya, UNDP juga telah bekerja dengan Inggris dan Swedia untuk memastikan bahwa pendanaan iklim khususnya terkait dengan proses penganggaran nasional.

"Ini telah membantu membangun prioritas umum pada pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim di seluruh sektor seperti keuangan dan lingkungan," tandasnya. (Dny/Gdn)