Jokowi Tugasi Rizal Ramli Benahi 300 PDAM Sakit

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan tugas khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli untuk membenahi dan menyehatkan kembali 300 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun Rizal mengaku hanya berani 50 PDAM dalam dua tahun ke depan.

"Saya dapat tugas khusus dari Presiden untuk membenahi PDAM. Tapi saya bilang ke Presiden coba dulu 50 PDAM dalam dua tahun, karena kalau langsung 300 PDAM sekaligus tidak berani," ucap Rizal di kantornya, Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Penugasan ini langsung dieksekusi Rizal dengan menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan umum, Direktorat Sumber Daya Air, PT Sarana Multi Infrastruktur dan pihak terkait lainnya. Rakor ini untuk mengkaji permalasahan utama kerugian di tubuh PDAM.

Dijelaskan Rizal, sebagian besar PDAM menderita rugi karena harga jual yang tidak pernah mengalami kenaikan selama puluhan tahun. Harga satu meter kubik air dijual seharga Rp 3.000, sementara perusahaan besar menjual air bersih dengan harga jauh lebih tinggi Rp 800 ribu per meter kubik. "Jadi return capital sangat kecil. Ini yang perlu dibenahi," ucapnya.

Masalah lain, kata Mantan Menko Bidang Perekonomian itu adalah dari segi kualitas air yang bersumber dari PDAM bervariasi. Padahal manusia membutuhkan air berkualitas bagus demi kesehatan tubuh. Serta persoalan ketiga, kelemahan struktur keuangan sehingga PDAM tidak mampu ekspansi.

"Budaya Indonesia mismanagement, selalu ada permainan dalam pembelian chemical. Air kan mesti diolah, nah yang dijual ke PDAM berapa, yang dipakai berapa. Ini perlu direvolusi, budaya yang begini harus dikepret," tegas Rizal.

Menurutnya, ada tingkat kebocoran fisik dan administrasi dalam operasional PDAM. Ia menganggap, tindakan tersebut sebagai sebuah pencurian yang dibungkus dalam kebocoran. "PDAM tidak punya meteran induk, jadi ada kebocoran sekian, dilaporkan sekian. Duitnya ditilep," papar Rizal.

Oleh sebab itu, Rizal mengaku, sedang membentuk Dewan Air Nasional yang mempunyai beberapa kewenangan dalam menetapkan kebijakan. Sementara operasional atau pelaksanaan kebijakan tetap dilakukan manajemen PDAM.

Kewenangan Dewan Air Nasional mencakup, menentukan harga, menetapkan standar dan penekanan supaya standar berlaku, serta melakukan restrukturisasi keuangan kepada PDAM. Kata Rizal, dari 300 PDAM, sebagian besarnya dalam keadaan sakit dan belum mendapatkan akses ke perbankan.

"Jadi kita minta 50 PDAM melakukan revaluasi aset, sehingga aset meningkat dan selisih aset bisa menjadi modal. PDAM juga diminta restrukturisasi utang sehingga PDAM bisa kembali bankable dan bisa dicarikan pendanaan supaya nambah kapasitas ekspansi dan meningkatkan jaringan," pungkas Rizal. (Fik/Gdn)


**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6

Simak perbicangan Rizal Ramli dengan Liputan6.com berikut ini: