Pesan Emil Salim Soal Program Kantong Berbayar

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim memiliki pandangan sendiri perihal program pengurangan pemakaian plastik melalui penerapan kebijakan kantong plastik berbayar.

Menurut dia, Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia wajib memberikan contoh baik kepada kota lainnya seperti dalam pelaksanaan kantong plastik berbayar ini. Sebab, keteladanan dalam implementasi kebijakan tersebut diyakini akan menular pada seluruh kota di Tanah Air.

"Ketika proklamasi dulu dikumandangkan di Jakarta, seluruh Indonesia mendengar. Kalau sekarang masyarakat mendengar seruan bebas plastik, maka seluruh Indonesia akan ikut menjalankannya," ujar dia saat Peluncuran Kantong Plastik Berbayar di Jakarta, Minggu (21/2/2016).
 
Hanya saja Emil mengingatkan agar pelaksanaan penggunaan kantong plastik berbayar ini untuk jangka panjang, bukan hanya menggebu-gebu di awalnya saja. Ia pun meminta kepada seluruh masyarakat tidak berpikir negatif terhadap pungutan biaya kantong kresek ini.
 
Dia yakin penerapan kantong plastik berbayar seharga Rp 5.000diDKIJakarta dan sekitarnya tidak akan mengalir ke kantong pengusaha ritel. Namun sebaliknya, akan digunakan untuk kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.
 
"Hasil dari penjualan kantong plastik Rp 5.000, tidak akan masuk kantong pengusaha. Tapi kembali ke rakyat miskin yang masih banyak di Jakarta. Kemudian, bebaskan plastik untuk masyarakat miskin," tegas dia.
 
Anggota DPR RI Satya Wira Yudha secara lugas menyebut, orang yang membuang sampah sembarangan merupakan koruptor lingkungan. Artinya tindakan tersebut dikategorikan sebagai sebuah kejahatan lingkungan.

"Kita sudah dilantik jadi duta sampah. Kita mulai dari diri kita, berikan contoh. Tidak mau kan kita dibilang koruptor lingkungan. Makanya mulai hari ini jadikan diri kita contoh untuk negara kita sendiri," kata dia.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menambahkan, pemerintah ingin kembali mengajak masyarakat Indonesia pada tradisi lama agar membawa tas sendiri saat berbelanja. Bahkan ia mendukung biaya kantong plastik seharga Rp 5.000 di DKI Jakarta dan sekitarnya.
 
"Saya setuju sekali jangan Rp 200, tapi Rp 5.000 per lembar. Sampah plastik dan organik kan harus berbeda," dia menegaskan.
 
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebelumnya membantah tudingan mencari untung dengan kebijakan kantong plastik berbayar Rp 200 per lembar. Pengusaha ritel memastikan akan mengembalikan uang konsumen tersebut melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
 
"Harga kantong plastik Rp 200 adalah batas minimum untuk ujicoba. Artinya kalau ada pemasukan dari itu, bukan berarti ritel menjadi untung atau mencari untung," tegas Ketua Umum Aprindo Roy N Mande.
 
Dia mengakui, pengenaan biaya kantong plastik Rp 200 per lembar belum mengompensasi biaya produksi. Hanya saja, pengusaha atau perusahaan ritel dapat terbantu dengan penggunaan kantong plastik berbayar saat perusahaan harus melakukan efisiensi.

Perusahaan ritel akan mengembalikan uang tersebut balik ke masyarakat melalui program CSR di bidang lingkungan. Perusahaan-perusahaan ritel, tambahnya, akan menyusun program CSR lingkungan. Lalu proposal tersebut dipresentasikan di depan pemerintah. (Fik/Nrm)