Liputan6.com, Jakarta - Pelantikan Ken Dwijugiasteadi sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) baru menimbulkan tanda tanya karena prosesnya terkesan ditutup-tutupi.
Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan punya beberapa pertimbangan sehingga memilih Ken sebagai orang nomor satu di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Â
Bambang mengaku, salah satu pertimbangan penting penunjukan Ken karena senioritas dan jam terbangnya bekerja di Ditjen Pajak, mulai dari level bawah sampai saat ini berstatus sebagai pejabat Eselon I.
"Karena beliau sudah Eselon I, sudah Staf Ahli. Kemarin juga sudah menjadi Plt Dirjen Pajak (Pelaksana Tugas) di Desember 2015," tegas Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa (1/3/2016).
Â
Advertisement
Baca Juga
Paling penting, Ken dilihat sebagai sosok yang mampu mengantarkan Ditjen Pajak sukses pertama kalinya menembus penerimaan pajak non-migas mencapai Rp 1.000 triliun. Dengan upayanya, target penerimaan pajak tercapai Rp 1.060 triliun dari patokan Rp 1.295 triliun pada 2015.
"Desember lalu bulan berat, dan paling tidak bisa menjaga defisit (anggaran) tidak lompat terlalu jauh," ucap Bambang. Â
Ketika disindir proses penunjukan Dirjen Pajak definitif sedikit tertutup, Bambang langsung membantahnya. Ia menganggap proses ini merupakan pergeseran pejabat saja di lingkungan Kemenkeu. Â
"Tertutup soalnya kamu tidak pernah lihat ke dalam. Ini kan mutasi Eselon I biasa. Saya yang mutusin, memang atasan pak Ken siapa? Ayo jawab. Makanya saya yang milih, kalau mutasi kan boleh," paparnya. Â
Seperti diketahui, sebelum menjabat Dirjen Pajak, Ken memegang posisi Plt Dirjen Pajak menggantikan Sigit Priadi Pramudito. Ia mengawali karier pegawai negeri sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada tahun 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak.
Pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian pada 1989, sebagai Kepala Seksi Wajib Perseorangan pada 1992.
Â
Tahun 1997 dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Pekanbaru, 2000 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro, 2008 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak badan dan Orang Asing Satu.
Â
Pada 1 September 2003 dipromosikan menjadi Direktur Informasi Perpajakan, tahun 2006 menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, 8 November 2013 menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan pada 1 Juli 2015 beliau dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.
Kemudian belum ada sebulan menjabat, di bawah kepemimpinan Ken, Ditjen Pajak telah mengumpulkan penerimaan pajak lebih dari Rp 1.000 triliun hingga 25 Desember 2015. Pencapaian tersebut merupakan prestasi bagi Ditjen Pajak karena berhasil mencetak rekor pertama kali dalam sejarah Indonesia.
"Iya sudah melampaui Rp 1.000 triliun. Yang pasti sudah melewati tahun lalu. Itu (pencapaian) rekor," tegas Bambang.
Belum berakhir di sini, Ditjen Pajak mengumumkan total penerimaan pajak di 2015 menembus Rp 1.060 triliun. Posisi akhir ini setelah Kemenkeu melakukan rekonsiliasi data selama 10 hari lalu dengan tambahan Rp 5,24 triliun.
Bambang mengungkapkan, penerimaan pajak non migas sampai 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp 1.005,89 triliun. Ditambah PPh Migas menjadi Rp 1.055,61 triliun. Akan tetapi, ada tambahan setoran pajak masuk dalam kurun waktu 31 Desember 2015-10 Januari 2016.
"Dari tahun baru sampai Jumat lalu, setelah ada rekonsiliasi data, penerimaan pajak tambah Rp 5,24 triliun dari Pajak Penghasilan (PPh) semua menjadi Rp 1.011,16 triliun. Sehingga total penerimaan pajak Rp 1.060 triliun," katanya. (Fik/Ndw)