Bahas Keputusan Masela, Shell Ingin Segera Bertemu Pemerintah

Pihak Shell belum bisa berkomentar banyak mengenai keputusan yang telah diambil oleh Presiden Jokowi soal Blok Masela.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 23 Mar 2016, 17:28 WIB
Diterbitkan 23 Mar 2016, 17:28 WIB
Ikon Shell
Ikon Shell (Foto: telegraph.co.uk)

 

Liputan6.com, Jakarta - Royal Dutch Shell yang merupakan ‎rekanan Inpex Corporation untuk mengelola Blok gas abadi Masela, Maluku, ingin segera bertemu dengan pemerintah. Pertemuan tersebut untuk membahas lebih lanjut dari keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar fasilitas pengolahan Blok Masela berada di darat (onshore). 

General Manager Eksternal Relation Royal Dutch Shell Haviez Gautama ‎menjelaskan,  pihak Shell belum bisa berkomentar banyak mengenai keputusan yang telah diambil oleh Presiden Jokowi. Shell ingin bertemu dahulu dengan pemerintah untuk mendapat penjelasan resmi dari keputusan tersebut.

"Kami berharap untuk bisa membahas situasi ini lebih lanjut dengan perwakilan pemerintah terkait," kata Haviez, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Dalam pertemuan tersebut, pihak Shell akan meminta klarifikasi dari pemerintah sehingga fasilitas pengolahan Blok Masela diputuskan di darat. "Saat ini, kami belum bisa memberikan komentar, karena masih menunggu klarifikasi dari pemerintah," tambah dia.

Keputusan mengenai Plan of Development (POD) atau fasilitas pengolahan Blok Masela akhirnya menemui kejelasan. Presiden Joko Widodo memutuskan eksplorasi Blok Masela akan dilakukan di darat. Keputusan tersebut, menurut Jokowi ditentukan setelah mendengar masukan dari berbagai pihak.

"Te‎rkait dengan Blok Masela, setelah melalui banyak pertimbangan, setelah melalui banyak sekali masukan-masukan dan input yang diberikan pada saya. Kita putuskan dibangun di darat," ujar Jokowi.

Keputusan eksplorasi di darat tersebut setelah mempertimbangkan dampak pelaksanaan proyek tersebut dan biaya yang dikeluarkan. "Ini proyek jangka panjang, tidak hanya setahun, dua tahun, tidak hanya 10 tahun sampai 15 tahun tetapi proyek yang sangat panjang, yang menyangkut ratusan triliun rupiah," ucap dia.

Jokowi juga menjelaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan besar, yaitu pengaruhnya yang cukup besar bagi perekonomian di daerah sekitar wilayah eksplorasi dan wilayah regional.

"Dengan pertimbangan yang pertama, kita ingin ekonomi daerah juga ekonomi nasional, itu terimbas dari adanya pembangunan Blok Masela. Kedua, juga pembangunan wilayah regional development juga kita ingin agar juga terkena dampak dari pembangunan besar, Proyek Masela ini," ucapnya.

Jokowi mengatakan setelah keputusan tersebut dibuat, tindak lanjut pelaksanaan proyel tersebut akan ditangani oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). ‎"Nanti akan ditindaklanjuti oleh menteri ESDM dan SKK migas," kata Jokowi. (Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya