Liputan6.com, Jakarta - Usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap dua tahun. Dalam perjalanannya, telah banyak program prioritas yang dikerjakan, termasuk memacu pembangunan infrastruktur, mengendalikan harga pangan, dan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga.
"Program Pak Jokowi bukan seperti membuat mie instan. Pak Jokowi tidak ada beban masa lalu, clear. Tugas beliau merencanakan program ke depan, menyongsong 100 tahun Indonesia," tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Menurutnya, selama 71 tahun Indonesia merdeka dengan permasalahan sandang, pangan, dan papan, masyarakat telah mampu menikmati sandang dari mulai yang paling murah sampai paling mahal. Sedangkan untuk perumahan dan pangan, diakui Tjahjo masih belum optimal.
"Tapi pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun akan selesai, mulai dari tol laut, pelabuhan, bandara, jalan kereta api, irigasi. Bahkan infrastruktur di sektor energi yang sudah terhambat 10 tahun terus dipacu," jelasnya.
Terbaru, kata Tjahjo, Presiden Jokowi akan menyamakan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Timur yang selama ini menjual harga BBM super mahal.
"Harga BBM di Papua tadinya 10 kali lipat lebih mahal, nantinya semua sama di seluruh Indonesia. Jadi saya pikir dua tahun pemerintahan Jokowi, seluruh Kementerian/Lembaga tetap fokus pada program prioritas, potong jalur birokrasi dan pungutan liar," terangnya.
Di Kemendagri, lanjut Tjahjo, ada dua program, yakni ke dalam dan keluar. Ke dalam, sambungnya, Kemendagri berperan meningkatkan sumber daya manusia atau aparatur negara di pusat maupun daerah.
"Sedangkan ke luar, pelayanan harus makin maksimal ke masyarakat. Potong habis peraturan daerah, meniadakan segala pungutan, mulai dari e-KTP, akta kelahiran, dan pelayanan lainnya," tandasnya.
Mendagri: Wujudkan Program Jokowi Tak Seperti Bikin Mie Instan
Usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap dua tahun.
Diperbarui 19 Okt 2016, 20:08 WIBDiterbitkan 19 Okt 2016, 20:08 WIB
Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Keistimewaan Manchester United Menurut Gus Kautsar walau Puasa Gelar Lebih Satu Dekade
Kemacetan Horor di Pelabuhan Tanjung Priok, Pakar: Tanda Sistem Logistik Bermasalah
RUU Masyarakat Adat Mendesak Disahkan, Lindungi Hak Tradisional dan Wilayah Leluhur
Para Ilmuwan Rekam Cumi Kolosal Setelah 1 Abad Ditemukan
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 19 April 2025
Libur Panjang Paskah, 108.647 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Ludes Terjual
Sosok Hamzah Fansuri Pujangga Kontroversial yang Karyanya Terdaftar di Memory of the World Register UNESCO
Gunung Prau via Patak Banteng, Jalur Pendakian Tanpa Pantangan Aneh
Bacaan dan Keutamaan Ayat Kursi yang Viral usai Dibaca Amad Diallo Winger Manchester United
Detik-Detik Menegangkan Penangkapan 2 Kapal Vietnam di Laut Natuna Utara
Modus Ngaku Pemilik Pertama dan Tawarkan Balik Nama, Warga Pemalang Kehilangan Mobil saat Hendak Bayar Pajak
Cuaca Buruk, Penerbangan Lion Air Gagal Mendarat di Lampung dan Dialihkan ke Palembang