Liputan6.com, Jakarta - Usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap dua tahun. Dalam perjalanannya, telah banyak program prioritas yang dikerjakan, termasuk memacu pembangunan infrastruktur, mengendalikan harga pangan, dan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga.
"Program Pak Jokowi bukan seperti membuat mie instan. Pak Jokowi tidak ada beban masa lalu, clear. Tugas beliau merencanakan program ke depan, menyongsong 100 tahun Indonesia," tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Menurutnya, selama 71 tahun Indonesia merdeka dengan permasalahan sandang, pangan, dan papan, masyarakat telah mampu menikmati sandang dari mulai yang paling murah sampai paling mahal. Sedangkan untuk perumahan dan pangan, diakui Tjahjo masih belum optimal.
"Tapi pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun akan selesai, mulai dari tol laut, pelabuhan, bandara, jalan kereta api, irigasi. Bahkan infrastruktur di sektor energi yang sudah terhambat 10 tahun terus dipacu," jelasnya.
Terbaru, kata Tjahjo, Presiden Jokowi akan menyamakan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Timur yang selama ini menjual harga BBM super mahal.
"Harga BBM di Papua tadinya 10 kali lipat lebih mahal, nantinya semua sama di seluruh Indonesia. Jadi saya pikir dua tahun pemerintahan Jokowi, seluruh Kementerian/Lembaga tetap fokus pada program prioritas, potong jalur birokrasi dan pungutan liar," terangnya.
Di Kemendagri, lanjut Tjahjo, ada dua program, yakni ke dalam dan keluar. Ke dalam, sambungnya, Kemendagri berperan meningkatkan sumber daya manusia atau aparatur negara di pusat maupun daerah.
"Sedangkan ke luar, pelayanan harus makin maksimal ke masyarakat. Potong habis peraturan daerah, meniadakan segala pungutan, mulai dari e-KTP, akta kelahiran, dan pelayanan lainnya," tandasnya.
Mendagri: Wujudkan Program Jokowi Tak Seperti Bikin Mie Instan
Usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap dua tahun.
diperbarui 19 Okt 2016, 20:08 WIBDiterbitkan 19 Okt 2016, 20:08 WIB
Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Live Streaming
Powered by
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Cerita Usaha dan AgenBRILink di Wilayah Transmigrasi Merauke Dorong Kemajuan Ekonomi Lokal
Pramono Ajak Warga Jakarta Gunakan Hak Pilih di Pilkada
Ridwan Kamil Pilih Salat Subuh Berjamaah dan Ziarah ke Makam Sebelum Nyoblos ke Bandung
Investor Abaikan Donald Trump, S&P 500 dan Dow Jones Cetak Rekor Baru
Pramono dan Keluarga Gunakan Hak Pilih di TPS 046 Cipete Selatan, Warga Doakan Menang Satu Putaran
Menteri Ara Minta Target Penyaluran KPR FLPP Naik Jadi 800 Ribu Rumah di 2025
Terlanjur Terima Duit Serangan Fajar Pilkada, Harus Bagaimana? Simak Kata Buya Yahya
Top 3 News: PDIP Tegaskan Tersangka Judi Online Alwin Jabarti Kiemas Bukan Keluarga Megawati
Nonton Gemini Man (2019) di Vidio: Pertarungan Seru Will Smith Melawan Dirinya Sendiri
Hasil Penelitian Adalah: Panduan Lengkap Menyusun dan Menganalisis
Ini Pesan Anies Baswedan untuk Warga Jakarta di Momen Pencoblosan Pilkada 2024
Regulasi OTT Jadi PR Besar, KPID Jabar Desak Pemerintah Lindungi Masyarakat dari Konten Negatif