Jurus Pemerintah agar Anggaran Pemerintah Tepat Sasaran

Pemerintah memiliki beberapa strategi supaya anggaran yang telah dikucurkan tepat sasaran ke program prioritas nasional.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 26 Apr 2017, 14:23 WIB
Diterbitkan 26 Apr 2017, 14:23 WIB
Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang dengan dengan Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso saat akan sesi foto International Monetary Fund (IMF) Governors di rapat musim semi World Bank/IMF, Washington, (22/4). (AP Photo/Jose Luis Magana)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memiliki beberapa strategi supaya anggaran yang telah dikucurkan tepat sasaran ke program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, salah satu cara supaya anggaran yang dikucurkan tepat sasaran ialah dengan melakukan penyesuaian anggaran. Artinya, anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

"Kalau dari daerah kan kita lihatnya instrumen DAU (Dana Alokasi Umum) itu sepenuhnya di APBD, tetapi DAK (Dana Alokasi Khusus) bisa kita sesuaikan dengan prioritas nasional, karena memang ditujukan untuk membuat daerah-daerah itu mengejar ketertinggalan dan mengisi prioritas-prioritas nasional dengan proyek-proyek yang di daerah," kata dia di Musrenbangnas 2017, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Kemudian, ujar dia, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, pembangunan yang dilakukan menjadi lebih terarah.

"Proyek-proyek yang ada di prioritas nasional nanti dilihat dari sisi lokasi dan kesesuaiannya dari sisi infrastruktur penunjangnya yang lain. Sehingga itu akan memberikan kemungkinan untuk makin sinkron. Dan, tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Presiden, terkoordinasi di antara pusat dan daerah," ucap dia.

Namun, bukan berarti hal tersebut tak memiliki kendala. Pasalnya, pemerintah daerah kerap kali berlomba-lomba dalam melahirkan kebijakan.

"Namun pesan yang paling penting dari Bapak Presiden juga dari sisi policy atau kebijakan dan peraturan-peraturan. Agar Indonesia itu negara yang besar, tetapi kemudian tidak diuntungkan dari sisi size-nya karena berbagai pemerintah daerah kota, kabupaten, provinsi, nasional semuanya berlomba-lomba membuat peraturan yang makin membuat Indonesia itu tidak terintegrasi tetapi malah terpecah-pecah," tukas dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya