Arahan Jokowi pada Dewan Komisioner OJK yang Baru

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso bertemu dengan Presiden joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pada Jumat ini usai dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali pada Kamis kemarin. 

Wimboh menghadap Jokowi untuk melaporkan apa yang akan dikerjakan OJK ke depan. "Ya lapor saja kalau sudah dilantik, gitu. Sudah mulai bekerja sejak kemarin. Hanya itu saja sih," ujar Wimboh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar OJK mendorong kontribusi pembiayaan di sektor keuangan kepada pembangunan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Selain itu, DK OJK periode 2017-2022 ini diminta untuk bekerja lebih baik lagi dalam mengawal sektor jasa keuangan.

‎"Pokoknya bekerja dengan baik supaya bisa memberikan kontribusi kepada stabilitas sektor keuangan juga membantu pembiayaan-pembiayaan di sektor keuangan sehingga ini pembangunan bisa jalan dengan baik ke depan," kata dia.

Presiden Jokowi, lanjut Wimboh, juga meminta OJK untuk mempermudah akses keuangan kepada masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses yang cukup dalam hal kredit usaha dan lain-lain.

"Kemudian bisa membantu memberikan akses keuangan kepada masyarakat-masyarakat kecil terutama yang masyarakat yang belum bisa akses ke industri jasa keuangan, perbankan maupun jasa keuangan lainnya. Mungkin itu saja," jelas dia.

Menanggapi arahan ini, Wimboh menyatakan akan mengkaji skema untuk mempermudah akses keuangan bagi masyarakat. Hal tersebut diharapkan bisa dikerjakan secara cepat. ‎"Ya nanti coba ini, kan sudah banyak (program). Nanti coba kita lihat lagi," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan pesan khusus kepada Ketua DK OJK dan jajaran anggota untuk periode 2017-2022 agar dapat menjaga sektor jasa keuangan demi stabilitas perekonomian nasional.

Pesan dan harapan ini, ia tuangkan dalam sebuah unggahan di akun Facebook resminya, Jakarta, seperti ditulis Jumat (21/7/2017). Sri Mulyani merupakan Ketua Panitia Se‎leksi Pemilihan Calon Anggota DK OJK 2017-2022 yang bertanggungjawab memimpin seleksi DK OJK.

Dalam unggahannya, Sri Mulyani mengungkapkan, tugas DK OJK sangat penting sesuai amanat Undang-undang (UU) OJK, yaitu mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan dengan nilai sekitar Rp 16 ribu triliun secara terintegrasi, efektif, efisien, dan bebas konflik kepentingan, serta korupsi.

"Sektor jasa keuangan diharapkan mampu menjadi intermediator dan fasilitator bagi kegiatan ekonomi produktif dan terus menjaga alokasi modal dan tabungan secara efisien dan tidak distortif, agar mampu mendukung tujuan pembangunan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan menumbuhkan perekonomian."

"Sektor jasa keuangan harus terus dijaga stabilitas dan integritasnya agar tidak terulang kembali terjadinya krisis keuangan Indonesia pada 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008-2009 yang dapat merusak sendi-sendi utama perekonomian dan menyengsarakan rakyat."

Tonton Video Menarik Berikut Ini: