400 Siswa dari 4 Kampus Ramaikan Gelaran Pajak Bertutur

Pajak Bertutur merupakan kegiatan edukasi yang ditujukan pada siswa sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 11 Agu 2017, 15:00 WIB
Diterbitkan 11 Agu 2017, 15:00 WIB
Sebanyak 400 siswa dari 4 kampus menghadiri acara Pajak Bertutur yang digelar di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Barat, Jumat (11/8/2017). (Liputan6.com/Achmad Dwi Afriyadi)
Sebanyak 400 siswa dari 4 kampus menghadiri acara Pajak Bertutur yang digelar di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Barat, Jumat (11/8/2017). (Liputan6.com/Achmad Dwi Afriyadi)

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar kegiatan bertajuk Pajak Bertutur. Kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Jumat (11/8/2017).

Pajak Bertutur merupakan kegiatan edukasi yang ditujukan pada siswa sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman pentingnya pajak sejak dini.

Di Jakarta, acara ini salah satunya diadakan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Barat dan diikuti sekitar 400 mahasiswa dari 4 perguruan tinggi. Di antaranya, Bina Sarana Informatika (BSI), Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida), Universitas Trisaksi dan Universitas Mercu Buana.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Budi Susanto mengatakan, bertutur memiliki arti berbincang atau bercakap. Pajak Bertutur sendiri artinya berbincang mengenai masalah pajak.

"Kalau bertutur berarti bercakap-cakap, berbincang, tentang apa? Tentang pajak," kata dia dia Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat.

Dia menerangkan, supaya maju maka negara perlu dikelola dengan baik. Untuk mengelola negara, maka butuh dana. Sebutnya, ada tiga sumber penerimaan negara antara lain, utang luar negeri, sumber daya alam, dan pajak. Ketiganya memiliki risiko tersendiri.

Utang luar negeri, menurutnya, bisa menjadi sumber penerimaan negara. Namun, itu berisiko karena mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lalu, jika pemerintah menggenjot penerimaan negara dari sumber daya alam akan berisiko pada lingkungan. "Kalau menjual sumber daya alam terlalu banyak, terlalu besar akan merusak lingkungan dan ekosistem," ujar dia.

Dia mengatakan, yang paling kecil memiliki risiko adalah pajak. "Yang kecil kemungkinannya adalah dari pajak," tukas dia.

Tonton video menarik berikut ini:

 

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya