Kebijakan Ganjil Genap Tak Kurangi Pendapatan Jasa Marga

Liputan6.com, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menyatakan kebijakan pemerintah terkait aturan ganjil genap di tol Jakarta-Cikampek tidak berdampak pada pendapatan harian perusahaan. 

Direktur Utama Jasa Marga, Desy Arryani mengatakan, ‎kebijakan tersebut justru‎ efektif menurunkan tingkat kemacetan dan membuat ruas tol dari Bekasi Timur dan Bekasi Barat menuju Cawang menjadi lebih lancar.

"Sudah berhasil melancarkan arus lalu lintas khususnya dari ruas Bekasi Barat dan Bekasi Timur menuju Cawang. Memang menjadi lancar, namun secara pendapatan harian dari Jasa Marga tidak mengalami pengurangan pendapatan," ujar dia di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Dia mengungkapkan, dari evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kebijakan ganjil genap , ada tiga opsi yang dilakukan pengguna tol untuk menyiasati kebijakan ini.

"Para pengguna jalan menggunakan tiga opsi. Pertama, itu mereka berangkat lebih pagi. Ada perpindahan waktu dari aktivitas. Kedua, pengguna jalan itu pindah lokasi jalan sehingga ada pemindahan lokasi. Ketiga, pindah moda. Jadi pengguna jalan yang biasa menggunakan mobil pindah ke bus," tutur dia.

Sementara untuk penerapan ganjil genap di tol Jagorawi, Desy menyatakan akan segera dilakukan uji coba dalam waktu dekat. Rencananya, selain ganjil genap, di ruas tol ini juga akan diterapkan jalur khusus bus untuk mengangkut masyarakat yang berpindah dari kendaraan pribadi ke bus.

"Ganjil genap di Cibubur akan diuji coba pada 16 april yaitu Senin depan. Kita akan evaluasi efektivitas dari penanganan ini," kata dia.

Sedangkan untuk tol Jakarta-Tangerang, lanjut Desy, sementara ini masih dalam proses kajian. Hal tersebut karena karakter dari masing-masing ruas berbeda, sehingga penerapan yang dipakai juga berbeda.

 "Di Jakarta-Cikampek ada tiga yaitu pembatasan kendaraan bermotor, line untuk bus dan ganjil genap. Sementara karena kendaraan berat di Jagorawi rendah, maka yang dipakai hanya dua yaitu line bus dan ganjil genap. Sementara untuk Jakarta-Tangerang karakternya beda lagi, sekarang lagi dikaji mana yang akan dilakukan," kata dia.

PT Jasa Marga Tbk membukukan laba bersih Rp 2,2 triliun pada 2017. Laba bersih itu tumbuh 16,46 persen dibandingkan 2016. Pencapaian laba bersih itu didukung pendapatan usaha di luar konstruksi sebesar Rp 8,92 triliun dengan kontribusi pendapatan tol sebesar Rp 8,28 triliun dan pendapatan usaha lain sebesar Rp 640,40 miliar.

Sebelumnya, Pemerintah resmi memberlakukan pengaturan kendaraan pada ruas tol Jakarta-Cikampek dengan skema ganjil genap. Pemberlakuan ganjil genap diterapkan di Gerbang Tol (GT) Bekasi Barat 1, GT Bekasi Barat 2, dan Bekasi Timur.

Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 tahun 2018 tentang pengaturan lalu lintas selama masa pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional di ruas tol Jakarta-Cikampek.

Kepala Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono mengatakan sejauh ini kebijakan berjalan dengan baik dan dapat mengurai kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek.

Meskipun demikian, dia mengatakan pihaknya tetap mengantisipasi adanya masyarakat yang memanfaatkan lancarnya arus lalu lintas untuk kembali menggunakan mobil pribadi.

"Ada indikasi sekarang mobil pribadi yang dulu sudah parkir lama di garasi digunakan lagi karena sudah mulai lancar. Ini kita bahaya, kita perlu antisipasi," ungkapnya di Menara Kadin, Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.

Sebab itu, menurut Komisaris Utama PT Pelni ini, promosi dan upaya mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum bakal terus digencarkan.

"Tugas kita push masyarakat ke angkutan umum, massal. Kami lakukan promosi. Tim marketing kami bekerja terus. Kami lakukan promosi bahwa angkutan umum jadi nyaman dan aman, sehingga target kami tahun, menggeser 2.000 penumpang ke angkutan massal bisa tercapai," kata dia.

"Kita promosi bahwa perjalanan dari Bekasi ke Jakarta sudah bukan perjalanan antarplanet lagi. Selama ini di-bully kan, Bekasi adalah planet lain," ujar Bambang.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah sepatutnya diinformasikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat menjadi paham dan menerima, juga dapat memberikan masukan terhadap program-program yang telah digagas dan dijalankan.

"Dengan sosialisasi yang baik seluruh lapisan masyarakat diharapkan kebijakan tak munculkan pertanyaan dan kebingungan. Paket kebijakan perlu disosialisasikan dengan baik," kata Carmelita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: