Kalah dari Lokal, Kontraktor Asing Terpaksa Gulung Tikar

Sejumlah kontraktor asing di Indonesia terpaksa gulung tikar karena tidak kedapatan lahan pekerjaan.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 02 Okt 2018, 15:25 WIB
Diterbitkan 02 Okt 2018, 15:25 WIB
Ditinggal Mudik Pekerja, Pembangunan Infrastruktur Dihentikan Sementara
Pemandangan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Diperkirakan pengerjaan proyek akan kembali dimulai usai libur cuti bersama Lebaran. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Maraknya pembangunan infrastruktur yang tengah digarap pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut memberi dampak terhadap pihak kontraktor lokal yang kedapatan jatah untuk mengerjakan proyek. 

Akibatnya, beberapa kontraktor asing di Indonesia terpaksa gulung tikar karena tidak kedapatan lahan pekerjaan. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, mengatakan dari sekitar 636 kontraktor luar yang ada di Tanah Air, sekitar 30 perusahaan kini terpaksa tutup.

"Ini tentu jadi hal yang perlu diinformasikan juga, bahwa di Indonesia ini kurang lebih ada 636 kontraktor asing. Sekitar 300 itu sudah tidak aktif, yang aktif hanya 196. Bahkan ada yang closed kurang lebih 30an karena mereka tidak dapat pekerjaan sampai setahun, maka sesuai aturannya kita tidak memperpanjang," tutur dia di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Syarif pun menyebutkan, kebutuhan untuk memperpanjang masa kerja pihak kontraktor yakni harus memiliki kegiatan selama tiga tahun. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak terlibat dalam suatu proyek, Bina Konstruksi memiliki wewenang untuk menyudahi kontrak.

Menurut perhitungannya, saat ini terdapat sekitar 126 ribu kontraktor lokal yang juga aktif berkegiatan mengerjakan proyek. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sekitar 85 persen merupakan kontraktor kecil. Sementara 12-15 persen adalah kontraktor berskala menengah, dan kurang dari 1 persen merupakan kontraktor besar.

"Di kondisi tertentu kita harus bangga dengan kontraktor kita. Asing itu kan ada di sini kalau memang kita butuhkan. Kalau di sini tersedia, ya ngapain," cetusnya.

Namun begitu, ia menekankan, negara sebenarnya masih membutuhkan bantuan jasa dari pihak kontraktor luar negeri. "Ini tentu kita juga masih membutuhkan kerjasama dengan mereka dalam hal-hal tertentu," ujar dia.

 

 

* Liputan6.com yang menjadi bagian KapanLagi Youniverse (KLY) bersama Kitabisa.com mengajak Anda untuk peduli korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Yuk bantu Sulawesi Tengah bangkit melalui donasi di bawah ini.

 

 

Semoga dukungan Anda dapat meringankan beban saudara-saudara kita akibat gempa dan tsunami Palu di Sulawesi Tengah dan menjadi berkah di kemudian hari kelak.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Banyak Kontraktor Swasta Asing Berminat Kerjakan Proyek di Luar Jawa

Ditinggal Mudik Pekerja, Pembangunan Infrastruktur Dihentikan Sementara
Pemandangan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Diperkirakan pengerjaan proyek akan kembali dimulai usai libur cuti bersama Lebaran. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu sempat menantang pengusaha swasta untuk mengerjakan proyek infrastruktur di luar Jawa. Tantangan itu diberikan sebab pengerjaan proyek di luar Jawa secara nilai business to business terbilang kecil.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebutkan, banyak kontraktor swasta, utamanya dari luar negeri, yang telah menawarkan diri untuk menggarap proyek di luar Jawa.

Meski secara perhitungan, dia mengatakan, Jokowi tidak salah lantaran sektor infrastuktur merupakan lahan bisnis yang bersifat jangka menengah-panjang.

Namun begitu, ia meminta agar pemerintah mau memberikan kesempatan pada pengembang swasta untuk menggarap proyek infrastruktur berskala nasional.

"Tapi kita kan skalanya gede. Tidak usah di luar Jawa, di Jawa pun sulit sekali, karena kebanyakan infrastruktur itu memang dipegang oleh BUMN," ungkap dia di Jakarta, Selasa 25 September 2018.

Sebagai tahap awal, sambungnya, pemerintah bisa menyodorkan tawaran kepada pihak swasta untuk menggarap sebuah proyek di Pulau Jawa. "Kalau memang investor itu bisa dapat point di Jawa, dia bisa ngembangin juga di luar Jawa," cetus dia.

Dia juga mengusulkan ide untuk membuat sistem kerjasama proyek antara perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, lanjutnya, banyak pihak swasta yang siap untuk terlibat dalam pembangunan negara.

"Karena masing-masing ini bersinergi. Jadi jangan hanya diberikan pada BUMN, berilah kesempatan pada swasta, baik dalam negeri maupun asing," kata Shinta.

Sinta pun bercerita, dirinya telah mendapat tawaran dari kontraktor swasta asing seperti dari Perancis dan Belanda untuk ikut andil membangun fasilitas publik semisal bandara atau pelabuhan.

Bahkan, ia menambahkan, perusahaan dari negara seperti Cekoslowakia saja berminat untuk menjalin kerjasama infrastruktur dengan Indonesia."Sebenarnya kalau ditanya banyak. Cekoslowakia aja tertarik, saya aja bingung. Jadi negara-negara yang kita enggak tahu pun sebenarnya mereka tertarik datang ke sini, karena Indonesia itu negara besar," tutur dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya