Anggaran IKN Diblokir, Komisi V DPR: Mungkin Menurut Presiden IKN Belum Perlu

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lasarus angkat bicara soal pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun, yang berujung pemangkasan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Lasarus menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah terkait pemblokiran anggaran untuk IKN.

"IKN memang diblokir. Kalau kami prinsip di sini ini kan taat asas. Kalau pagu indikatif itu, seperti dirapat saya pimpin kemarin itu kan kewenangan pemerintah. Kan blueprint pembangunan itu ada namanya RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), itu haknya presiden terpilih," kata Lazarus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Menurut Lasarus, Presiden Prabowo Subianto pasti memiliki pertimbangan matang saat menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan RPJMN.

"Sekarang dilakukan efisiensi, salah satunya menyasar IKN. Mungkin menurut beliau, IKN ini belum dipandang perlu mendesaklah," kata Lasarus.

Namun, lanjutnya, anggaran IKN diblokir bukan berarti pembangunan dihentikan, sebab masih ada anggaran lain di Komisi II.

"Bukan berarti dihentikan. Bahasanya kan sama, anggaran di Komisi II masih ada saya dengar. IKN itu di Komisi II masih ada 6 triliun. Mungkin di Komisi II itu sifatnya hanya untuk pemeliharaan dan pembangunan-pembangunan yang lain, kami belum tahu ya," ungkapnya.

"Ya kalau memang pemerintah memandang itu dipandang belum perlu, ya enggak apa-apa, gitu loh. Silakan saja, sebatas itu dulu," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya merespons pemblokiran anggaran Kementerian PU yang mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Karena pemblokiran ini, Kementerian PUPR memangkas anggaran IKN dari Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun.

"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman," ujar Indra dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Menurut Indra, besarnya angka pemblokiran memang cukup signifikan. Tapi menurut Indra, inpres Prabowo ini out of the box. "Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya, dan apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat," terang Indra.

Indra menjelaskan, anggaran IKN itu tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di OIKN sebesar Rp28,3 triliun pada APBN 2025. Dari total anggaran OIKN sebesar Rp26,7 triliun untuk pembangunan Sarana dan Prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.

Menurut Indra, hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi terhambat. Dia setuju bila dampak positif pembangunan IKN Nusantara itu tidak instan (butuh waktu dan proses), karena itu pembangunannya tidak boleh grusa-grusu (terburu-buru).

"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda. Bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya," kata Indra.

Indra justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN bila semua gedung/kantor lembaga negara sudah terbangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatan tahun 2029.

Artinya, Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program mensejahterakan rakyat.

"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," ucap Indra.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan belum ada perkembangan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini karena anggarannya masih dilakukan pemblokiran oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya enggak ada," kata Dody kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ketusnya.

Kemudian, ia meminta untuk bersabar terkait dengan kapan anggarannya itu bisa dibuka kembali. Selanjutnya, nanti akan didiskusikan terlebih dulu setelah anggaran yang diblokir itu dibuka kembali.

"Nanti itu, tunggu, satu-satu. Saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran. Kita urusin lebaran dulu. Setelah itu baru apa, gitu loh," jelasnya.

Lalu, saat disinggung soal apakah ada potensi penambahan anggaran atau tidak, menurutnya kemungkinan akan terjadi.

"Berarti ada potensi penambahan anggaran, insyaallah. Ya, kalau bisa 1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa," pungkasnya.

Pasca pemblokiran, Kementerian PUPR bakal menghadap Menkeu Sri Mulyani agar alokasi anggaran pembangunan IKN bisa cair kembali. 

"Setelah itu, saya berdasarkan persetujuan menghadap lagi ke Bu Menteri Keuangan. Bu Menteri Keuangan sudah disetujui ya. Tolong dibuka anggaran kami," ungkapnya seraya memeragakan. 

Saat ditanya apakah dirinya bakal menyambangi IKN dalam waktu dekat, Dody lebih memilih mengurusi anggarannya terlebih dulu. "Belum lah, kita urusin anggaran dulu," ucapnya singkat. 

Adapun secara skenario dijadwalkan akan ada 5 proyek baru di IKN yang bakal melaksanakan proses peletakan batu pertama alias groundbeaking pada awal 2025 ini.