Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

APBN 2018 Diklaim yang Terbaik, Ini Alasannya

Pengalaman sebelumnya, APBN Perubahan dilakukan karena perubahan-perubahan kebijakan yang berimplikasi pada defisit.

oleh Merdeka.com diperbarui 05 Des 2018, 11:45 WIB

Diterbitkan 05 Des 2018, 11:45 WIB

Petugas melakukan pengepakan lembaran uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (21/12). Bank Indonesia (BI) mempersiapkan Rp 193,9 triliun untuk memenuhi permintaan uang masyarakat jelang periode Natal dan Tahun Baru. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menjadi yang terbaik. Sebab, APBN tahun ini tak dilakukan revisi atau perubahan (APBN-P) dengan perkiraan realisasi defisit di bawah target 2,19 persen.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, mengegaskan tak adanya perubahan pada APBN menjadi yang pertama kali.

"Ini pencapaian pertama kali tanpa APBNP tapi defisit lebih kecil. Pengalaman sebelumnya, APBNP dilakukan karena perubahan-perubahan kebijakan yang berimplikasi pada defisit. Tapi tahun ini sangat terbalik," ujarnya di Bali, Rabu (5/12/2018).

Menurutnya, APBN Perubahan tidak dilakukan dengan sejumlah alasan. Pertama, realisasi penerimaan di atas perkiraan. Di mana, pajak tumbuh di atas dua digit (angka) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melonjak karena naiknya sejumlah komoditas, salah satunya minyak bumi.

"Kedua, belanjanya juga cukup optimal," imbuhnya.

Dia menjelaskan, optimalnya realisasi belanja negara dikarenakan semakin membaiknya aspek perencanaan dan eksekusi lelang proyek yang lebih awal.

"Kita (Kemenkeu) mengedukasi (Kementerian dan Lembaga/KL) dan presiden di sidang kabinet juga selalu mengingatkan. Edukasi yang konsisten selama 4 tahun, membuat penyerapan belanja lebih baik di 2018," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Predikat WTP

Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Askolani menambahkan baiknya penyusunan APBN juga dibuktikan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di mana, sejak 2003, baru dari tahun 2016 pemerintah diganjar WTP dari BPK.

"Sejak 2003 baru dua tahun ini dapat WTP dari BPK dalam pembuatan UU APBN. Pengelolaan kita menunjukkan makin transparan dan akuntabel."

Reporter: Harwanto Bimo Pratomo

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓