PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah Tumbuh 7,87% hingga Oktober 2024

Liputan6.com, Jakarta - Penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,53 triliun hingga akhir Oktober 2024. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak itu 76,3 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024.

"Yang cukup menggembirakan adalah perbaikan ini sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir, alhamdulillah ini berlanjut pada bulan Oktober," ujar Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp 810,76 triliun atau 76,24 persen dari target, tetapi turun -0,34 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Di sisi PPh non migas itu memang turun ya 0,34 persen tetapi itu kumulatif dari Januari hingga Oktober. Kalau secara bulanan positif, tapi kalau year to date memang masih merah," ujar dia.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp620,42 triliun, 76,47 persen dari target atau tumbuh 7,87 persen yoy. 

"Pertumbuhan PPN & PPnBM yang baik sejalan dengan terjaganya konsumsi DN baik domestik maupun impor," kata dia.

Selanjutnya Pajak Bumi Bangunan (PBB) & Pajak lainnya Rp32,65 triliun atau 86,52 persen dan PPh Migas Rp53,70 triliun atau 70,31 persen dari target yang dianggarkan, namun secara tahunan mengalami penurunan sebesar -8,97 persen. 

"PPh migas masih memgalami kontraksi akibat penurunan lifthing minyak bumi," ujar Anggito.

Penerimaan pajak terus mengalami perbaikan dalam 4 bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir bulan.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Pemerintah akan memperpanjang pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah pada tahun 2025. Tujuannya untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

"Pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah. Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah, untuk memacu pertumbuhan itu, karena insentif terkait dengan PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Kendati demikian, Airlangga menegaskan, perpanjangan insentif PPN DTP pembahasannya akan dilanjutkan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Artinya, ia belum bisa memastikan seberapa lama insentif tersebut akan diperpanjang.

"Diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan," ujarnya.

Jaga Daya Beli

Airlangga menilai, insentif PPN DTP perumahan sangat diperlukan oleh masyarakat kelas menengah, utamanya untuk menjaga daya beli agar tidak mengalami pelemahan terus-menerus.

"Dan kelas masyarakat itu (kelas menengah) adalah pertama untuk membeli rumah. Yang kedua beli untuk mobilitas bekerja. Oleh karena itu, kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang," imbuhnya.

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan insentif pajak PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana memangkas pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen. Pajak yang akan dihapus adalah PPN 11% dan BPHTB 5%.

Merespons kabar tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, mengatakan BTN sangat menyambut baik rencana tersebut. Hal itu diyakini dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perumahan.

Selain itu, kata Nixon, jika pajak properti dihapus maka akan mempercepat pembangunan 3 juta rumah yang merupakan program Presiden Terpilih Prabowo.

“Justru kita di Satgas ngusulin, khusus rumah subsidi rumah-rumah tadi yang 3 tipe yaitu rumah desa, Rumah MBR dan rumah urban itu kita usulkan lewat Satgas ada pembebasan PPN At least 3 tahun inilah supaya pembangunan rumahnya 3 juta rumahnya bisa jalan,” kata Nixon saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Di samping itu, BTN juga mengusulkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran agar memberikan subsidi atau insentif untuk rumah urban berupa premi asuransi dan premi penjaminan.

“Yang kita usulkan ke Satgas adalah pemberian Subsidi atau insentif terutama buat rumah urban, berupa premi asuransi atau premi penjaminannya. Jadi, premi penjaminannya di tanggung negara,” ujarnya.

Menurut dia, jika pajak properti dan turunannya dihapus maka masyarakat akan semakin tertarik untuk melakukan kredit perumahan ke depannya, karena tidak ada DP yang harus dibayarkan diawal.

“Kenapa? Karena Kalau ini keluar dibebasin itu 20% biaya di depan itu hilang, dan yang menyebabkan orang gak bisa beli rumah hari ini bukan DP, DP udah 0% dan 1% udah lama. Tapi nyatanya kan tetep susah Kenapa? Nah tadi ada biaya PPN, ada BPHTB Itu gak bisa pake kredit mesti pake cash ada lagi namanya biaya asuransi, dan itu kalau di total 20-21%,” jelasnya.

“Nah, kalau itu hilang maka kemampuan orang akan semakin cepat karena biaya di depannya jadi murah , itu satu. Kedua, harga rumah seakan-akan turun 20% kan sehingga asurannya juga jadi turun 20% dengan hilangnya 3 biaya tadi,” tambahnya.

Namun, kata Nixon hal itu masih usulan dari BTN. Tapi, pihaknya sangat berharap pemerintah selanjutnya bisa menghapuskan pajak properti jika target pembangunan 3 juta rumah ingin tercapai.

“Kira-kira itu yang kita usulkan Ini baru usulan ya pak belum keputusan. Jadi, kita justru mengusulkan ini dibebasin, supaya 3 juta rumahnya tercapai. Kalau mau tercapai,” pungkasnya.