Sri Mulyani: Investasi SDM Harus Mulai Sejak Dini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyebutkan banyak hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Dia menuturkan, hal tersebut harus dimulai dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang selama ini menjadi faktor rendahnya kualitas SDM.

"Yang lebih penting adalah bagaimana caranya adalah to identify the problem. How, adalah bagaimana caranya. Di sinilah kita perlu untuk mendefinisikan bagaimana dari pembangunan SDM," kata Menkeu Sri Mulyani di Grand Sahid, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Dia menyatakan, menyiapkan SDM berkualitas harus betul-betul dimulai dari akarnya. Yaitu sebelum bayi tersebut masih berada di dalam kandungan.

"Tidak mungkin kita punya kesiapan tenaga kerja manusia apabila setiap anak yang lahir di Indonesia masih terancam berbagai macam kekurangan," ujar dia.

Dia menyinggung banyaknya anak di Indonesia terutama di daerah pelosok yang menderita stunting atau kekurangan gizi. Memerangi stunting menurut dia menjadi salah satu cara dalam rangka menyiapkan SDM yang berkualitas di masa depan.

"Apabila kita ingin menyiapkan tenaga kerja , kita tidak hanya untuk revolusi industri 4.0 tapi juga ingin mendapatkan tenaga kerja yang sehat, produktif, cerdas , maka investasinya harus mulai dari usia dini. Oleh karena itu pendidikan usia dini menjadi sangat penting bahkan pada saat ibu sedang hamil dan akan melahirkan, itu adalah fokus," ujar dia.

Hal tersebut, lanjut Sri Mulyani telah menjadi indikator penting dalam membuat program untuk melawan stunting secara bersama-sama antar kementerian dan juga dengan pemerintah daerah.

"Bahkan sekarang indikator untuk mengurangi stunting sudah masuk di dalam indikator kemajuan daerah di mana kalau daerah mampu untuk mengurangi stunting kita memberikan insentif lebih besar kepada daerah tersebut. Ini semua artinya kita menggunakan semua insentif pada pembuat keputusan dan yang membuat program baik di pusat maupun di daerah agar memperhatikan aspek kualitas SDM sesuai dengan amanat konstitusi," ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan revolusi industri 4.0 tidak bisa dihindari. Namun dengan banyaknya jumlah tenaga kerja di Indonesia maka penerapannya harus hati-hati.

Seperti diketahui, industri 4.0 mendorong industri menerapkan robotisasi dan automatisasi dalam proses produksi.

"Jadi kita dalam menerapkan juga automation robotic juga harus hati-hati. Automation susah dihindari karena itu merupakan bagian dari perindustrian. Ya kita jalanin aja," kata JK dalam acara bertajuk Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia di Grand Sahid Jaya, Jakarta 14 Januari 2019.

Jusuf Jalla juga menjelaskan meski ada beberapa lapangan pekerjaan yang hilang karena diambil alih oleh robot, namun akan ada juga lapangan kerja baru yang tercipta.

Dia mencontohkan, dulu sebelum ada telepon genggam atau Handphone (HP) wartel banyak menjamur dimana-mana. Namun begitu semua orang sudah memilik HP perlahan wartel mulai menghilang.

Menghilangnya wartel ternyata memunculkan jenis usaha baru yaitu para penjual pulsa. "Ya otomatis akan terjadi begitu semua orang beli handphone tidak ada wartel lagi, yang ada hanya penjual pulsa," ujarnya.

Dengan adanya revolusi industri, JK berharap akan ada pengembangan usaha di sektor lain yang mampu mewadahi banyak tenaga kerja.

"Ya kalau semua robotic siapa yang bekerja. Kalau tidak ada yang bekerja siapa yang mau jadi konsumen? Pendapatan tidak ada. Maka harus di-create (diciptakan) produktivitas yang lain. Di bidang pertanian di bidang apa dan sebagainya. Jadi kita membuat automation yang dapat menimbulkan job baru," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: