Kemnaker Fokus Tingkatkan Program Pelatihan di BLK

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku telah memiliki sejumlah langkah strategis untuk mendorong dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menggesar fokus pembangunan dari infrastruktur ke pembangunan SDM.

Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya akan fokus terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja pada 2019 melalui pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK).

Dengan begitu, masyarakat dapat dibekali berbagai program pelatihan. Baik dari BLK yang ada di pusat, daerah, maupun di komunitas.

"Terkait dengan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja maka (kita) perlu fokus pada masifikasi pelatihan kerja 277.424 orang termasuk 10.000 pelatihan CPMI dan 32.000 orang di 1.000 BLK Komunitas," kata Hanif saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Hanif menyebutkan, melalui program pelatihan BLK ini pihaknya menargetkan sebanyak 526 ribu orang akan dilatih melalui berbagai skema yang ada.

"Ini salah satu prioritas untuk memastikan angkatan kerja kita ini dibekali dengan skill yang baik," imbuh Hanif.

Di samping itu, fokus Kemenaker pada 2019 adalah memperkuat kembali progam pemagangan. Setidaknya pada tahu ini, pihaknya menargetkan sebanyak 210 ribu orang untuk dimagangkan. "Ini semua kita genjot," kata dia.

Seperti diketahui, pada 2019 alokasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan meningkat Rp 1,7 triliun. Dari Rp 3,991 triliun pada 2018 menjadi Rp 5,785 triliun pada 2019.  Adapun anggaran ini akan difokuskan kepada pembangunan SDM.

"Kualitas SDM dirintis 2019 sehingga anggaran Kemenaker juga mendapatkan pengaruh dari pergeseran pembangunan infrastruktur ke SDM setidaknya 2019 ada penambahan Rp 1,7 triliun ke Kemenaker," ujar dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, 58 persen sumber daya manusia (SDM) Indonesia berpendidikan sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut, dinilai tidak mampu untuk mendorong peningkatan daya saing.

"58 persen orang yang kerja di Indonesia pendidikannya itu paling tinggi SMP itu tidak memadai apalagi untuk daya saing. Oleh karena itu, harus ambil jalan agak jalan pintas dengan kembangkan pendidikan dan vokasi," ujar Darmin di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Darmin mengatakan, pembangunan infrastruktur yang kian masif tidak akan terasa manfaatnya apabila kualitas SDM tidak mampu mengimbangi. Selain infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM, logistik juga menjadi salah satu kunci peningkatan daya saing. 

"Intinya kalau mau bersaing infrastruktur harus baik, logistik harus baik, SDM baik. Baru kita punya basis cukup untuk berdaya saing," tutur Darmin. 

Darmin menambahkan, untuk mengatasi persoalan peningkatan daya saing, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Tahun ini, pemerintah fokus meningkatkan pendidikan vokasi. 

"Ini semua rancangannya boleh dikatakan sudah tuntas, mudah-mudahan dalam beberapa satu dua minggu ini road map dari pelatihan dan pendidikan vokasi itu sudah dijelaskan dan diresmikan ke publik," ujar dia. 

Saksikan video pilihan di bawah ini: