Pekan Depan, Jokowi Jelaskan Izin Online Terintegrasi kepada Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan, pemerintah akan mengundang 560 BKPM daerah untuk melakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas) pada pekan depan.

Rakornas ini akan membahas mengenai perkembangan sistem perizinan online terintegrasi atau online single submission (OSS).

"Tadi kami lapor sama Pak Menko Ekonomi perkembangan sistem OSS. Sekaligus koordinasi untuk rakornas BKPM tahunan dengan 560 BKPM daerah yang akan kita gelar minggu depan," ujar Thomas di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Thomas mengatakan, pertemuan dengan BKPM dan seluruh pemerintah daerah akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Jokowi. "Presiden akan berikan arahan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota mengenai implementasi OSS," ujar dia.  

Mantan Menteri Perdagangan tersebut, menambahkan, pertemuan ini juga untuk membahas mengenai perkembangan selanjutnya dari OSS. 

BKPM di daerah beserta pemerintah daerah akan diarahkan mengenai langkah selanjutnya yang akan dilakukan apabila investor telah mendapat izin melalui OSS. 

"Jadi sejak kita ambil alih pada 2 Januari kita memang terus membenahi, terus mengembangkan software dan platform OSS. Tadi kami laporkan perkembangan terkini, dan juga rencana peluncuran fase berikutnya minggu depan," tutur dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sistem pelayanan Online Single Submission (OSS) memberi banyak kemudahan dalam pengurusan izin investasi. OSS mampu menerbitkan 1.500 izin per hari.

"Sekarang sehari bisa 1.500 dulu tidak pernah bisa sebanyak itu. Sekarang meningkat banyak pokoknya," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin 14 Januari 2019.

Darmin mengatakan, pemerintah akan terus memperbaiki sistem OSS agar semakin banyak izin yang diterbitkan. Ke depan, pemerintah akan mengumpulkan seluruh bupati, walikota dan gubernur seluruh Indonesia untuk memaksimalkan pelayanan OSS.

"Lebih penting lagi Presiden mengatakan bahwa beliau minta supaya ada acara BKPM nanti mengundang gubernur, bupati, walikota untuk kemudian Bapak Presiden menyampaikan arahan supaya OSS berjalan seperti yang direncanakan," katanya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut, mengakui hingga kini OSS belum berdampak banyak terhadap peningkatan investasi. Sebab, dampak OSS baru bisa dirasakan setelah investasi berjalan sekitar dua sampai tiga tahun.

"Ini kan dampak tentu masih perlu realisasi investasi. Ini memudahkan proses perizinan, setelah itu dia punya terbuka kesempatan untuk melaksanakan investasi. Pelaksanaan investasi masih perlu beli tanah masih perlu macam-macam. Investasi itu terealisasi 2 tahun, 3 tahun yang menengah sampai yang besar. Yang menengah mungkin 1 tahun bisa tapi kalau yang besar bisa 4 sampai 5 tahun."

Saksikan video pilihan di bawah ini: