Ciptakan Transformasi Digital, BI Luncurkan Standar QR Code Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) hari ini melakukan soft launching QR Code Indonesia Standard (QRIS). Peluncuran tersebut sebagai langkah awal transformasi digital di Sistem Pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

Gubernur Bank Indonesia, Pery Warjiyo, mengatakan hadirnya QRIS tersebut memungkinkan pembayaran melalui QR akan terinterkoneksi dan terinteropabilitas dengan menggunakan satu standar QR Code.

"Dalam tahap awal, BI memperkenalkan QRIS untuk Merchant Presented Mode (MPM) dan akan mulai diimplementasikan pada Semester II – 2019," kata Perry dalam acara Seminar Internasional yang bertema “Digital Transformation for Indonesian Economy”, di kantornya, Senin (27/5/2019).

Perry memaparkan akan ada 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif.

Visi ini merupakan respon atas perkembangan digitalisasi yang merubah lanskap risiko secara signifikan, yaitu meningkatnya ancaman siber, persaingan monopolistik, dan shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran.

Adapun 5 Visi SPI 2025 adalah pertama, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.

"Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan," ujar Gubernur Bank Indonesia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Selanjutnya, yang ketiga, menjamin interlink antara Fin-tech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti Application Programming Interface-API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.

Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan reg-tech & sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.

Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

"Kelima Visi SPI 2025 tersebut akan diwujudkan melalui lima inisiatif, baik yang akan diimplementasikan secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, maupun diimplementasikan melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif dengan Kementerian dan Lembaga terkait beserta industri," tutupnya.

Empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina sedang bekerja sama untuk meningkatkan sistem pembayaran. Hal ini dilakukan agar inklusi keuangan di setiap negara bisa terus meningkat.

Direktur Departemen Internasional BI Wahyu Pratomo mengatakan, salah satu bentuk kerja sama yang akan dijalankan oleh keempat negara terkait penggunaan quick respond (QR) Code.

"Jadi, QR Code di Indonesia akan dapat digunakan di tiga negara tersebut, begitu juga sebaliknya," kata dia di Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Menurut dia, saat ini BI bersama tiga negara tersebut sedang membangun peta jalan (roadmap) agar sistem pada QR Code itu bisa saling terhubung dan terintegrasi.

Aspek-aspek yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kerja sama, meliputi keamanan, perlindungan konsumen, dan stabilitas keuangan.

"Saat ini sedang disusun framework bagaimana concern integrasi di kawasan. Dan juga bagaimana ritel payment bisa dihubungkan, dengan tetap mengaktifkan aspek security, konsumen, dan stabilitas keuangan," jelas Wahyu.