Upaya Pemerintah Tekan Tingginya Biaya Logistik

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui biaya logistik di Indonedia masih menjadi kendala dalam upaya menggenjot ekspor.

Bahkan biaya logistik secara nasional masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Vietnam.

"Jadi supply chain itu penting supaya logistic cost menjadi lebih efisien," kata Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Sebagai upaya menekan biaya logistik, pemerintah pun ingin membuat integrasi layanan melalui National Logistic Ecosystem. Nantinya program ini akan menghubungkan berbagai layanan di dalam pelabuhan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Indonesia National Single Window (INSW).

Heru menjelaskan layanan ini juga akan mengintegrasikan mulai dari proses bongkar muat di pelabuhan, proses clearance di Bea Cukai.

Kemudian pembayaran kewajiban perpajakan melalui sistem single billing, sampai dengan integrasi pengangkutan barang dengan kendaraan darat maupun kereta api.

"Kemudian yang juga penting adalah warehousing kita mengandalkan pusat logistik berikat, sampai kepada nanti di kawasan berikat maupun manufaktur yang lain. Nah, ini nanti dikoordinasikan semua, jadi tidak boleh kita antara satu project denga project lainnya kemudian berdiri sendiri-sendiri tapi harus terintegrasi," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Dia menambahkan dengan kehadiran kawasan berikat mandiri saja ada efisiensi hingga 30 persen bagi para pelaku usaha yang akan melakukan ekspor. Jika integrasi layanan dalam National Logistic Ecosystem bisa dilaksanakan, maka efisiensi biaya akan lebih besar lagi.

"Harapannya adalah logistic cost kita yang di atas 23-24 persen kita turunkan. Memang ini ambisius karena Malaysia, Thailand, Vietnam itu di bawah 20 bahkan sekitar 15 persen. Sehingga kita bisa asumsikan kalau kita bisa turun lima persen saja ini akan menambah cost eficiency yang tadi sudah kita bisa dapat dari kawasan berikat mandiri," ungkapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan sendiri menetapkan sebanyak 119 kawasan berikat mandiri dari total keseluruhan kawasan berikat yang berjumlah 1.372. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan dalam roadmap kawasan berikat mandiri sebanyak 100 kawasan berikat.