Infrastruktur Harus Dihubungkan dengan Kawasan Industri Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan nasional merupakan sebuah pilihan yang logis dan strategis untuk mengejar ketertinggalan serta meningkatkan daya saing bangsa.

Menurutnya, daya tahan Indonesia sangat tergantung pada ketangguhan infrastruktur yang kita miliki, baik di kota, di desa, di kawasan pedalaman, di kawasan perbatasan, serta pulau-pulau terluar dan terdepan. Daya tahan ini terbukti dengan bertahannya Indonesia dalam stagnasi ekonomi dunia dalam 5 tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia mengalami peningkatan, dari posisi 61 pada 2013 menjadi 52 pada 2018. Kemudian pada 2019 ini ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,08 persen. Sementara negara maju dan berpenduduk besar lain tumbuh di bawah angka Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut Basuki menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur yang handal merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

"Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa infrastruktur akan terus dilanjutkan, namun tidak berhenti di sana, melainkan harus dikaitkan dengan kemanfaatan ekonomi dari infrastruktur tersebut. Di samping itu juga dipastikan bahwa infrastruktur harus dihubungkan dengan kawasan industri rakyat, industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata dan kawasan pertumbuhan lain," tuturnya dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (2/10/2019).

Kondisi ini, lanjutnya, juga berkaitan dengan fakta bahwa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia pada 2018 berada pada angka 6,3. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,3 persen. Negara lainnya dengan populasi besar seperti Vietnam (4,31) memiliki ICOR dibawah 5.

ICOR merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara peningkatan belanja modal (termasuk infrastruktur) dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi. ICOR bisa menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin tinggi nilai ICOR, semakin tidak efisien suatu negara untuk investasi.

"Ekonomi kita belum efisien, dan belanja infrastruktur belum memicu sektor ekonomi lain bergerak. Singkatnya, kurang nendang. Infrastruktur kita perlukan sebagai pengungkit dan memberikan dampak terhadap transformasi dan pertumbuhan ekonomi nasional," tutup Basuki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak dibanding 20 tahun sebelumnya. Terutama infrastruktur di sektor transportasi.

"Kita sudah bangun infrastruktur secara besar-besaran secara cepat sehingga apa yang kita bangun 4 - 5 tahun terakhir ini hampir sama bahkan lebih besar dari transportasi yang dibangun 20 tahun sebelumnya," kata dia dalam acara Hari Perhubungan Nasional yang digelar Kemenhub, di JCC Senayan, Jakarta, pada Sabtu 14 September 2019.

Dia menyebutkan infrastruktur baik jalan, pelabuhan, bandara, bendungan dan sebagainya merupakan bagian dari suatu tema besar. Semua itu erat kaitannya dengan perhubungan atau transportasi di Tanah Air.

Dia mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki 223 Proyek Strategis Nasional (PSN). 80 diantaranya sudah rampung pada bulan Agustus kemarin.

Dia optimis di akhir tahun nanti jumlah pembangunan infrastruktur yang rampung akan bertambah lebih banyak lagi.

"Mungkin tidak 100 persen dari 223 itu akan selesai sampai dengan akhir tahun, tapi sebagian besar ya akan selesai," tutupnya.