Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Pajak Hotel dan Restoran Dihapus, Pemda Dapat Pengganti Rp 3,3 Triliun

Pembebasan pajak hotel dan restoran berlaku efektif apabila sudah ada aturan turunan dari Kementerian Keuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Mar 2020, 16:45 WIB

Diterbitkan 06 Mar 2020, 16:45 WIB

Airlangga dan Bahlil Bahas Optimisme Pembangunan dan Peluang Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) menyampaikan paparan dalam seminar nasional di Auditorium Adhiyana, Jakarta, Senin (3/2/2020). Seminar tersebut mengangkat tema 'Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian'. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menghapus pajak hotel dan restoran selama 6 bulan. Untuk menggantikan pendapatan pemerintah daerah dari penghapusan pajak tersebut, pemerintah menyiapkan dana Rp 3,3 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 3,3 triliun kepada pemerintah daerah (pemda). Dana tersebut untuk mengganti pendapatan daerah karena pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan.

Adapun pembebasan pajak tersebut dilakukan untuk membantu hotel dan restoran yang mengalami kerugian di tengah penyebaran Virus Corona.

Menurut Airlangga, pembebasan pajak hotel dan restoran berlaku efektif apabila sudah ada aturan turunan dari Kementerian Keuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Ini diberlakukan nanti dengan PMK. Ini kan temporary, bukan pembatalan. Jadi nanti pemerintah menalangi dengan dana sebesar Rp 3,3 triliun kepada pemda," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Pembebasan pajak tersebut, kata Menko Airlangga, juga menjadi suatu amunisi menahan industri perhotelan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Diharapkan, industri perhotelan tetap mampu bertahan walau kunjungan wisatawan menurun.

"Ya makanya pemerintah memberikan saluran keleluasaan untuk pembayaran pajak perhotelan dan restoran. Sehingga diharapkan dari situ ada cash flow tambahan untuk menahan PHK," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Virus Corona Mengganas, 40 Ribu Pesanan Kamar Hotel di Bali Batal

Ilustrasi kamar hotel. (iStockphoto)

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menytakan keganasan virus corona sangat berdampak terhadap industri pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali.

Haryadi mengatakan tingkat hunian hotel di Bali menurun drastis. Hal ini tentunya sangat merugikan para pengusaha hotel.

RNI Jajaki Impor Bahan Baku Masker dari Prancis

"Bahkan kini terjadi 40 ribu pembatalan kamar hotel dengan total nilai kerugian sebesar Rp 1 triliun," kata Hariyadi seperti ditulis, pada Sabtu 29 Februari 2020.

Dia menjelaskan, di Bali, selama ini jumlah kunjungan wisatawan asal China sendiri mencapai 180 ribu dalam dua bulan terakhir dengan spending rata-rata USD 1.100 per orang.

Lalu Manado, biasanya tercatat 70 persen wisatawan yang datang dari China, tapi kini huniannya turun hingga 30-40 persen, dibandingkan sebelumnya.

Sementara itu, destinasi pariwisata yang tak terdampak banyak hanya di pulau Jawa dan Makassar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wisatawan domestik. "Kalau Jawa lebih stabil karena turisnya relatif pergerakan domastik lebih besar," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓